Suara.com - Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak terlibat lebih jauh soal perpolitikan menjelang Pemilu 2024.
Hal itu disampaikannya menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Presiden itu seharusnya seperti ibu Megawati Soekarnoputri dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan kita, supaya lebih demokratis-lah pemerintahan," kata JK di rumahnya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/5/2023) malam.
Menurut JK, NasDem yang masih merupakan koalisi pemerintahan Jokowi seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.
"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.
Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansah mengkonfirmasi, NasDem tidak mendapat undangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik di Istana, Selasa malam.
"Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh sampai siang ini tidak mendapatkan undangan untuk acara nanti malam," kata Charles kepada wartawan, Selasa (2/5/2023)
Charles menyampaikan apabila NasDem mendapatkan undangan, tentu akan hadir.
"Tapi kalau kami juga tidak diundang, kami menghormati atas ketidakdiundangan tersebut. Yang jelas sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh atau Sekjen dan lain-lain," kata Charles.
Baca Juga: Tak Muluk-Muluk! Ganjar Pranowo Beberkan Kriteria Idaman Pendampingnya di Pilpres 2024, Seperti Apa?
Charles menyampaikam tidak ada masalah terkait NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan Selasa malam.
"Tidak masalah. Satu lagi yang jelas NasDem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan, artinya kalau diundang kita sangat menghormati, tidak diundang pun kita memahami itu semua," kata Charles.
Walaupun tidak hadir dalam pertemuan nanti malam lantaran tidak diundang, Charles menegaskan posisi NasDem yang sampai saat ini masih mendukung pemerintagan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kalau dalam pemerintahan tidak ada yang pernah berubah dari NasDem. Mendukung pemerintahan Pak Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sampai selesai masa jabatannya," kata Charles.
Berita Terkait
-
Erick Thohir Masuk Radar Cawapres PPP, Gimana Nasib Sandiaga Uno?
-
Dapat Restu Jokowi, PPP Pertimbangkan Usung Erick Thohir Sebagai Cawapres
-
Tak Muluk-Muluk! Ganjar Pranowo Beberkan Kriteria Idaman Pendampingnya di Pilpres 2024, Seperti Apa?
-
Cengengesan, Begini Pose Imut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Diteriaki Para Warga, Netizen: Pengen Cubit Pipinya
-
Minta Saran Soal Pilpres, Cak Imin Safari Politik ke Rumah Jusuf Kalla
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024