Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah digempur serangan dari berbagai pihak karena dianggap terlalu ikut campur urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai kalau Jokowi kerap menjadi korban 'playing victim'.
"Tetapi, sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu," kata Viva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).
Hal tersebut disampaikan Viva karena menilai Jokowi tidak pernah melarang siapa pun untuk maju serta tidak melarang siapa pun ikut berkontestasi pada Pilpres 2024. Sementara itu, Jokowi tampak selalu disalahkan ketika berbicara politik.
"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih?" ucapnya.
Lagipula menurutnya, suatu keniscayaan bagi seorang Jokowi ikut berbicara soal politik khususnya mengenai Pilpres 2024. Sebab, ia menilai kalau jabatan presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik.
"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, (maka itu) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau take it for granted," tuturnya.
Viva menambahkan bahwa sikap dan tindakan Jokowi terkait Pilpres 2024 pun masih dalam koridor yuridis dan etis. Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Jokowi sering bertemu, berdiskusi, atau bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.
Bahkan, menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan baik. [ANTARA]
Baca Juga: Bikin Jurnalis Asing Kaget, Jokowi Tiba-tiba Tinjau Pusat Media KTT ke-42 ASEAN: WiFi Lancar?
Berita Terkait
-
Usai Sowan ke JK, Cak Imin Bakal Silaturahmi ke Kediaman Hamzah Haz
-
Politisi PDI Perjuangan: Tidak Ada Tanda-tanda Jokowi Setega Itu
-
Survei SMRC: Pemilih Kritis Tolak Perubahan, Ingin Program Jokowi Dilanjutkan
-
Bikin Jurnalis Asing Kaget, Jokowi Tiba-tiba Tinjau Pusat Media KTT ke-42 ASEAN: WiFi Lancar?
-
CEK FAKTA: Tinggalkan Anies, Partai Nasdem Putar Haluan Dukung Ganjar Pranowo
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024