Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah digempur serangan dari berbagai pihak karena dianggap terlalu ikut campur urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai kalau Jokowi kerap menjadi korban 'playing victim'.
"Tetapi, sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu," kata Viva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).
Hal tersebut disampaikan Viva karena menilai Jokowi tidak pernah melarang siapa pun untuk maju serta tidak melarang siapa pun ikut berkontestasi pada Pilpres 2024. Sementara itu, Jokowi tampak selalu disalahkan ketika berbicara politik.
"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih?" ucapnya.
Lagipula menurutnya, suatu keniscayaan bagi seorang Jokowi ikut berbicara soal politik khususnya mengenai Pilpres 2024. Sebab, ia menilai kalau jabatan presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik.
"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, (maka itu) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau take it for granted," tuturnya.
Viva menambahkan bahwa sikap dan tindakan Jokowi terkait Pilpres 2024 pun masih dalam koridor yuridis dan etis. Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Jokowi sering bertemu, berdiskusi, atau bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.
Bahkan, menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan baik. [ANTARA]
Baca Juga: Bikin Jurnalis Asing Kaget, Jokowi Tiba-tiba Tinjau Pusat Media KTT ke-42 ASEAN: WiFi Lancar?
Berita Terkait
-
Usai Sowan ke JK, Cak Imin Bakal Silaturahmi ke Kediaman Hamzah Haz
-
Politisi PDI Perjuangan: Tidak Ada Tanda-tanda Jokowi Setega Itu
-
Survei SMRC: Pemilih Kritis Tolak Perubahan, Ingin Program Jokowi Dilanjutkan
-
Bikin Jurnalis Asing Kaget, Jokowi Tiba-tiba Tinjau Pusat Media KTT ke-42 ASEAN: WiFi Lancar?
-
CEK FAKTA: Tinggalkan Anies, Partai Nasdem Putar Haluan Dukung Ganjar Pranowo
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024