Pemerintah dan KPU Paling Berpotensi Melanggar HAM Saat Pemilu 2024

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada dua pihak yang paling berpotensi melanggar HAM dalam saat Pemilu 2024.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, kedua pihak itu adalah pemerintah dan KPU. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memenuhi hak pilih bagi masyarakat.

Kewajiban dan wewenang itu yang justru membuat pemerintah menjadi pihak paling berpotensi melakukan pelanggaran HAM.

"Baik pemerintah sebagai duty barrier pemilik kewajiban untuk memenuhi hak pilih warga negara menyediakan data, memastikan identitas penduduknya itu terpenuhi," kata Anis kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Tak hanya pemerintah, Anis menilai KPU sebagai pihak yang melakukan penyelanggaraan pemilu turut memiliki potensi pelanggaran HAM saat pemilu. Khususnya, bagi kelompok marjinal dan kelompok rentan.

"Tetapi di sisi yang lain juga penyelenggara pemilu. Jadi dua pihak bisa berpotensi menjadi pelanggar hak konstitusional warga negara terutama kelompok rentan di pemerintah maupun penyelenggara pemilu," kata dia.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mengatakan aparat penegak hukum juga berpotensi melanggar HAM. Apalagi jika ditemukan adanya tindakan menggangu pilihan masyarakat.

"Satu lagi pelanggaran HAM yang sifatnya memang tindakan langsung. Bukan pembiaran, melakukan, nah itu bisa jadi dalam konteks mengganggu pilihan-pilihan," ungkap Saurlin.

Sebelumnya, Saurlin menyebut politik uang berpotensi tinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Komnas HAM Sebut Potensi Politik Uang Bakal Tinggi di Jatim dan Perbatasan Kalbar dengan Malaysia

Pernyataan itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dalam laporan Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan Marginal Pada Pemilu dan Pilkada Seretak 2024 yang dikumpulkan sejak bulan April sampai Mei 2023.

"Jawa Timur rentan terjadi politik uang," kata Saurlin di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Ada beberapa indikator yang menyebabkan Komnas HAM menilai politik uang berpotensi terjadi di wilayah tersebut.

Salah satunya, karena Jatim merupakan salah satu provinsi dengan kawasan industri terbanyak.

Saurlin menyebut banyak warga Jatim yang tidak tinggal sesuai dengan alamat KTP-nya, sehingga para kandidat peserta pemilu bisa memanfaatkan kondisi tersebut.

Menurut Saurlin di Jawa Timur, ada 65 ribu perusahaan dengan pekerja kurang lebih 3,95 juta jiwa. Namun, perusahaan itu tersentralisasi di beberapa wilayah. Saurlin menyampaikan, untuk bisa ikut memilih, warga yang bekerja jauh dari tempat tinggalnya harus memakan biaya yang lumayan.