Apa Saja Keuntungan dan Kerugian Sistem Pemilu Proporsional Terbuka?

Suara.com - Sistem pemilu di Indonesia kembali menjadi persoalan. Pasalnya di tengah persiapan bakal capres bertarung dalam Pilpres 2024, muncul kabar bahwa pemilu di Indonesia akan menganut sistem proporsional tertutup.

Sebelumnya, Indonesia sendiri pernah memberlakukan sistem ini, sebelum akhirnya pemutakhiran dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi (MK) pada pemilu 2009 silam. Sejak itu, Indonesia menerapkan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. 

Kini, muncul isu bahwa MK akan kembali memberlakukan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Isu tersebut dihembuskan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana.

Munculnya kemungkinan Indonesia akan kembali menerapkan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup ramai mendapatkan penolakan, baik dari banyak partai politik hingga masyarakat.

Lantas apa saja keuntungan dan kerugian Pemilu sistem proporsional terbuka? Simak inilah selengkapnya.

Adapun beberapa keuntungan dari penerapan Pemilu sistem proporsional terbuka adalah sebagai berikut :

1. Teknik mobilisasi pada masyarakat untuk memenangkan pemilu dapat dilakukan dengan mendorong kandidat bersaing di lapangan demi mendapatkan simpati.
2. Sistem proporsional ini sangat memungkinkan untuk membangun kedekatan kepada masyarakat luas. Hal ini juga menjadi kunci untuk bisa mendapatkan simpati masyarakat dalam memilih kandidat.
3. Para pemilih yang memilih suatu kader dapat memberikan suaranya secara langsung sehingga dilakukan secara real time.
4. Kedekatan antara kandidat dan masyarakat ini juga dapat memunculkan ide atau keluhan untuk menggali serta mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen. Kritik dan saran dari rakyat pun dapat ditampung.

Namun, di balik keuntungan dari sistem proporsional terbuka ini, ada juga kerugian yang dapat menyebabkan hal fatal bila terjadi. Berikut kerugian sistem proporsional terbuka:

1. Turun langsung dan menemui masyarakat tentu membutuhkan modal politik yang cukup besar karena kegiatan bersama masyarakat. Hal ini memicu kemungkinan adanya politik uang.
2. Karena pemilihan ini dilakukan secara langsung namun bertahap, hal ini tentu menghabiskan banyak waktu sehingga penghitungan hasil suara menjadi sulit.
3. Kesulitan untuk memberikan suara sesuai dengan kuota gender dan etnis.
4. Karena para calon di sistem terbuka ini turun langsung dan membawa nama pribadi, maka muncul potensi bahwa sistem terbuka ini dapat mereduksi peran parpol.

Oleh karena itu, perdebatan soal sistem proporsional terbuka ataupun tertutup ini masih didiskusikan oleh pihak MK. Rencananya keputusan akan diumumkan pada Rabu (31/5/2023) mendatang.

Kontributor : Dea Nabila

Baca Juga: Nah Lo! Ketua PN Jakarta Dipanggil KY, Buntut Vonis Kabulkan Gugatan Partai Prima