Suara.com - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan HAM Al Muzzammil Yusuf berharap Anies Baswedan segera menetapkan bakal calon wakil presiden.
Penetapan secepatnya cawapres dinilai penting agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendapatkan kepastian.
"Semakin ditunda-tunda bukan semakin baik," kata Muzzammil kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).
Muzzammil beralasan, semakin lama penetapan akan semakin tidak baik karena momentum konsolidasi partai koalisi semakin terbatas waktu. Mengingat waktu menuju Pemilu 2024 menyiaakan enam bulan.
Hal serupa juga berimbas terhadap momentum konsolidasi dengan berbagai kelompok masyarakat pendukung Anies.
"Saya kira hasil survei cendrung kurang positif, mana kala pasangan capres-cawapres belum fix karena publik juga ragu apakah akan jadi maju atau tidak calon tersebut," kata Muzzammil.
"Bahkan bisa membuka peluang pihak-pihak yang tidak setuju Anies untuk bermanuver lebih jauh," sambungnya.
Menurut Muzzammil saat ini sudah tidak perlu ada yang ditunggu dalam mencari momentum penetapan cawapres. Pasalnya, kata dia, posisi partai-partai dan sikap para tokoh nasional termasuk kandidat capres dan cawapres sudah terlihat.
"Sudah terbaca dan terinformasikan konstelasinya melalui berbagai sumber info yang sahih yang kita miliki," kata Muzzammil.
Baca Juga: AHY soal Cawapres Anies: Bukan Hanya Menangkan Jateng dan Jatim, tapi Menangkan Indonesia!
Berdasarkan pertimbangan tersebut, PKS memandang momentum untu deklarasi cawapres memang perlu segera dilakukan.
"Bagus jika bulan Agustus ini. Sejalan dengan momentum 17 Agustus, Kemerdekaan RI dan 18 Agustus Hari Konstitusi," katanya.
Sebelumnya, Partai Demokrat juga mendesakan hal yang sama kepada Anies Baswedan.
Desakan Demokrat
Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Syariefuddin Hasan, menegaskan pihaknya tidak mau, bakal calon wakil presiden Anies Baswedan diumumkan di akhir waktu.
Menurutnya, jika di menit akhir baru diumumkan justru akan kehilangan banyak waktu.
"Begini, kalau memang dari Demokrat menginginkan agar segera untuk diumumkan, karena kalau last minute begitu kita semakin kehilangan waktu ya kan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Menurutnya, apa yang ada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh koalisi-koalisi lain. Untuk itu, kata dia, pengumuman capres-cawapres penting agar segera ada gerak sosialisasi.
"Kita tidak bisa disamakan dengan pasangan yang lain yang memiliki infrastruktur yang cukup dibandingkan kita," tuturnya.
"Kalau kami ini kan di luar pemerintahan, jadi kita harus sosialisasi lebih banyak ya kan, dibandingkan dengan masa kampenye yang tersedia, kalau ingin menang ya," sambungnya.
Selain itu, kata dia, Pilpres 2024 juga memiliki waktu kampanye yang sedikit yakni hanya 75 hari. Sehingga sosialisasi sedini mungkin penting dilakukan.
"Agar bisa segera bahwa ini loh pasangan kita, nah kalau waktunya hanya dua setengah bulan, 75 hari sangat sempit waktunya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024