Meski Sudah Luntur, Tengok Lagi Jawaban AHY Balas Penawaran Anies Jadi Cawapres

Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sempat meminang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 melalui sepucuk surat. Ternyata, AHY sempat membalas surat Anies itu.

"Ini dibalas oleh Ketum AHY bahwa Bismillahirahmanirahim tentu kami siap untuk bersama-sama memenangkan Pilpres tahun 2024," jelas Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2023).

Jawaban AHY itu ternyata melanjutkan komunikasi antara Anies, Tim 8, Demokrat bahkan SBY selaku Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Meski Demokrat mengeluhkan ada penundaan soal momentum deklarasi, namun pada akhirnya Tim 8 memutuskan antara tanggal 1 hingga tanggal 10 September 2023 sebagai waktu deklarasi.

Menurut Herman, komitmen itu dibuat untuk yang kesekian kalinya. Ia menyebut sudah berapa kali pihak Anies dan Tim 8 menjanjikan soal deklarasi tapi tidak pernah terwujud.

Sampai pada akhirnya pihak Demokrat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh pada 24 Agustus 2023. Pertemuan itu melahirkan surat yang ditulis oleh Anies dan dibalas AHY.

Pada 26 Agustus 2023, mereka bertemu dengan PKS untuk menyampaikan hal tersebut.

Herman menerangkan kalau Partai Demokrat langsung sibuk untuk menyiapkan deklarasi pada 29 Agustus. Namun di hari yang sama, mereka mendapatkan kabar kalau ada pertemuan antara NasDem dengan PKB di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Dikira hanya pertemuan biasa, nyata agenda itu membuat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menunjuk Ketua Umum PKB Cak Imin untuk menjadi cawapres.

Baca Juga: Demokrat Bakal Ucapkan Selamat Tinggal ke Koalisi Perubahan? Herman Khaeron: Saya Kira Jelas Lah

Pihak Demokrat dan PKS baru diberitahu tanpa dimintai pendapat oleh juru bicara Anies, Sudirman Said.

"Artinya bahwa berarti NasDem membuat koalisi baru, koalisi baru antara Nasdem dengan PKB dan artinya pula meninggalkan Koalisi Perubahan, karena mengambil keputusan kerja sama sepihak tanpa kami ketahui, juga memutuskan capres dan cawapresnya sepihak gitu."