DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?

Suara.com - Komisi III DPR RI mengambil langkah tegas dengan berencana memanggil Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Pemanggilan itu berkaitan erat dengan keputusan pihak kejaksaan yang memberikan tuntutan pidana mati terhadap Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal (ABK) Sea Dragon yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton.

Langkah ini diambil guna mendalami prosedur dan dasar hukum yang digunakan jaksa dalam menuntut hukuman maksimal tersebut.

Selain Kepala Kejari Batam, Komisi III juga menjadwalkan pemanggilan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani kasus tersebut.

Pemanggilan itu untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan transparan mengenai perkara dengan nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm.

DPR ingin memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi terdakwa.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan pentingnya penggunaan landasan hukum terbaru dalam menangani kasus-kasus berat seperti ini.

Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Jakarta, ia menyoroti perlunya sinkronisasi antara tuntutan jaksa dengan semangat pembaruan hukum nasional.

"Penanganan perkara atas nama saudara Fandi Ramadhan agar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (26/2/2026).

Baca Juga: Hotman Paris Dampingi Keluarga Fandi Ramadhan ke DPR, Protes Tuntutan Mati Kasus 2 Ton Sabu

Keputusan untuk memanggil Kejari Batam ini merupakan hasil kesimpulan dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

Dalam rapat tersebut, para anggota dewan mendengarkan langsung aspirasi serta keberatan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum dan keluarga dari Fandi Ramadhan.

Keluarga berharap adanya pertimbangan kemanusiaan dan keadilan yang lebih mendalam mengingat posisi Fandi yang merupakan ABK dalam jaringan tersebut.

Ketegangan antara legislatif dan yudikatif sempat mencuat dalam pusaran kasus ini. Habiburokhman secara khusus meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Was) untuk memberikan teguran sekaligus memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam.

Hal ini dipicu oleh adanya tudingan dari oknum jaksa yang menyebut bahwa DPR RI telah melakukan intervensi terhadap perkara yang sedang berjalan.

Komisi III mengingatkan agar jaksa lebih berhati-hati dan profesional dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Tak hanya berhenti di kejaksaan, Komisi III DPR RI juga melayangkan permintaan resmi kepada Komisi Yudisial (KY). Lembaga pengawas hakim tersebut diminta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Batam.

Pengawasan ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa majelis hakim yang memimpin persidangan tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri Batam menunjukkan sikap yang konsisten terhadap tuntutan mereka.

Dalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Batam, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa mereka tidak akan mengubah sikap terkait hukuman mati bagi para terdakwa.

Kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang merusak generasi bangsa, sehingga hukuman maksimal dianggap sebagai langkah yang tepat.

Pernyataan konsistensi ini disampaikan langsung oleh JPU dalam sidang agenda tanggapan penuntut terhadap nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa (replik).

JPU menyatakan bahwa seluruh argumen dalam pledoi terdakwa tidak mengubah keyakinan jaksa atas beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh enam ABK Sea Dragon Terawa tersebut.

“Pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan Kamis tanggal 5 Februari 2026,” kata JPU Muhammad Arfian dalam persidangan.

Hingga saat ini, publik terus memantau perkembangan kasus ini, terutama mengenai bagaimana sinkronisasi antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru dengan tuntutan pidana mati yang diajukan jaksa.