Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ada seorang menteri di kabinet Jokowi saat ini secara aktif melobi Demokrat agar membentuk poros koalisi baru jika duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY gagal.
Hal itu diutarakan SBY dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokorat di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
"Jadi informasi-informasi itu salah satu manifesnya, yang terjadi itu ya ini (gagalnya Anies-AHY). Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak koalisi yang baru," kata SBY.
Ajakan bentuk koalisi baru itu, yakni Demokrat, PKS dan PPP agar bisa bersatu. Menurut SBY, menteri tersebut mengajak membentuk koalisi baru itu atas sepengetahuan orang yang disebut 'Pak Lurah' yakni Jokowi.
"Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, kata-kata yang bersangkutan," tuturnya.
Ia mengatakan, semua adanya upaya itu sudah diketahui olehnya dan jajaran Demokrat. Menurutnya, hal itu bukan menjadi informasi lagi, melainkan sudah menjadi fakta.
"Kita tertarik, saya tertarik dengan informasi yang lain. Katanya sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini, penuh hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres-cawapres," ujarnya.
"Katanya ada mastermindnya, saya gak tahu siapa. Katanya ada dalangnya, ada persengkongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankan informasi," imbuhnya.
Dikhianati
Baca Juga: Cabut Dukungan untuk Anies Baswedan, Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan
Sebelumnya, Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Anies Baswedan karena memutuskan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8) kemarin.
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Partai Demokrat sempat mengonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," terangnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024