Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai mengrnyitkan dahi saat mendengar isu adanya perombakan kabinet atau reshuffle yang bakal dilaksanakan pada pekan ini. Isu reshuffle merebak ketika ada dua nama menteri yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terseret ke dalam kasus korupsi.
Isu reshuffle itu didengar Jokowi dari awak media yang bertanya usai acara Istana Berbatik di depan Istana Merdeka Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.
Selain mengrnyitkan dahi, Kepala Negara juga menggelengkan kepalanya.
Alih-alih menjawab, Jokowi malah bertanya balik kepada jurnalis yang mengajukan pertanyaan.
"Dengar dari mana?" tanya Jokowi.
Setelah itu, Jokowi memilih fokus melihat kartu isyarat atau cue card acara Istana Berbatik yang dipegangnya.
Sebelumnya, Mentan Syahrul dan Menpora Dito tengah terseret dalam kasus korupsi.
Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9/2023) sore hingga Jumat (29/9/2023) pagi.
Dari penyelidikan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen, uang puluhan miliar rupiah hingga 12 senjata api.
Baca Juga: Dukung KPK Usut Korupsi di Kementan, Mahfud MD: Kalau Ada Kesulitan Bilang ke Saya!
Selain itu, KPK juga sempat menggeledah kantor Kementan.
Kabar berhembus kencang, Syahrul sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementan. Namun, KPK menyangkalnya dengan alasan masih proses pengusutan.
Sementara itu, nama Menpora Dito mencuat di kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Namanya disebut oleh terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, Irwan Hermawan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Di persidangan, Irwan Hermawan mengaku mereka mengeluarkan uang Rp 75 miliar untuk mengamankan perkara proyek BTS BAKTI Kominfo. Uang itu diberikan ke sejumlah pihak yang dianggap bisa menutupi perkara ini. Pertama mereka menyerahkan Rp 15 miliar dan kedua Rp 60 miliar.
Hakim Ketua Fahzal Hendri pun bertanya, siapa pihak yang memerintahkannya menyerahkan sejumlah uang tersebut. Irwan pun menyebut nama Anang Achmad Latif.
Tag
Berita Terkait
-
Termasuk Menpora Dito Ariotedjo, Kejagung Bakal Periksa Nama-nama Yang Disebut Di Sidang Korupsi BTS
-
Senjata Api Walther yang Ditemukan di Rumah Mentan SYL Seharga Mobil
-
Istana Berbatik, Jokowi: Bangsa Indonesia Patut Bersyukur Memiliki Warisan Budaya Batik
-
Bukan ke Jokowi, Iriana Berikan Potongan Kue Ultah Pertama ke Sosok Ini
-
Surat Syahrul Yasin Limpo Pakai Room VIP Bandara, Mahfud MD Minta Temuan Senpi Di Rumah Mentan Diproses Hukum
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024