Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo disebut meminta jadwal bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana pada Jumat (6/10/2023). Ia menemui Jokowi setelah mengajukan surat pengunduran diri dari kursi mentan.
Surat tersebut diajukan Syahrul ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Kamis (5/10/2023). Awalnya, Pratikno menawarkan Syahrul untuk langsung menemui Jokowi pada Kamis petang.
Namun, dikarenakan lelah, Syahrul meminta untuk bertemu pada keesokan harinya.
"Kemudian seharian full ada berbagai macam acara tadi termasuk pemeriksaan yang tadi sudah beliau sampaikan karena itu beliau minta waktu rencananya besok akan menghadap pak presiden, memohon waktu kepada pak presiden menghadap besok (Jumat)," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Adapun Syahrul mengungkapkan dirinya mengundurkan diri dari kursi menteri karena memilih untuk fokus pada proses hukum. Ia disebut-sebut menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Alasan saya adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap hadapi secara serius," tuturnya.
Kondisi Syahrul serupa dengan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang terseret kasus korupsi BTS 4G.
Sama-sama dari Partai NasDem, Plate malah belum sempat menemui Jokowi karena keburu ditahan KPK sejak Rabu (17/5).
Terlibat kasus korupsi, Plate diberhentikan Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023 mengenai Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Keputusan itu dikeluarkan Jokowi pada 19 Mei 2023.
Baca Juga: Termasuk Sopir dan Ajudan Mentan SYL, Polisi Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Pemerasan Pimpinan KPK
Posisi Plate lantas diisi oleh Budi Arie Setiadi.
Berita Terkait
-
Bola Panas SYL Vs KPK: Tudingan Korupsi 'Dibalas' Laporan Pemerasan
-
Bakal Ada Reshuffle, Siapa Tepat Gantikan Syahrul Yasin Limpo Jadi Mentan?
-
Berawal dari Aduan Masyarakat, Polda Metro Jaya Beberkan Kronologi Penyelidikan Kasus Pemerasan Pimpinan KPK
-
Bantah Soal Pemerasan ke Mentan SYL, Ketua KPK Firli Bahuri: Uang 1 Miliar Dolar Banyak Lho, Siapa yang Mau Kasih?
-
Termasuk Sopir dan Ajudan Mentan SYL, Polisi Periksa Enam Saksi Terkait Kasus Pemerasan Pimpinan KPK
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024