29 'Dosa' Jokowi Sebagai Presiden RI Menurut KontraS

11. Pelanggaran HAM dalam sektor sumber daya alam dan pembangunan.

12. Aktor terbesar dalam konflik agraria; swasta 732 peristiwa, kepolisian 178 peristiwa, pemerintah 113 peristiwa, dan TNI 20 peristiwa.

13. Contohnya kericuhan di Pulau Rempang.

14. Ada konflik di wilayah adat masyarakat Seruyan.

C. Menguatnya Militerisme dan Mundurnya Agenda Reformasi Sektor Keamanan

15. Empat tahun pemerintahan Jokowi kultur kekerasan dan militeristik yang muncul secara terang-terangan.

16. Aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai 'senjata' untuk menyelesaikan berbagai masalah.

17. Gagalnya Jokowi melakukan pembenahan terhadap Polri.

18. Gagal Merevisi UU Peradilan Militer dan potensi menguatnya militerisme.

Baca Juga: Ngaku Tak Khawatir Gibran Maju di Pilpres Bakal Pakai Fasilitas Negara, Ganjar: Pak Presiden Tidak Melakukan Itu!

19. Akuntabilitas BIN dan penyalahgunaan intelijen.

D. Buruknya Penegakan Hukum dan Politik Impunitas

20. Dalam banyak kasus, hukum dijadikan sebagai alat penguasa untuk melakukan pembungkaman.

21. Bukti buruknya penegakan hukum, yakni, penyelesaian kasus Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022.

22. Pengakuan dan penyesalan yang disampaikan Jokowi terhadap kasus pelanggaran HAM berat hanya 'omong kosong' karena tidak ada artinya jika tidak diikuti dengan permintaan maaf yang disusul dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas negara.

23. Hingga detik ini negara belum meratifikasi ICPPED (Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa).

E. Menuju Pemilu 2024: Potensi Kecurangan dan Indikasi Politik Berpihak Jokowi

24. Ketidaknetralan dan politik cawe-cawe Jokowi dalam kajian ketatanegaraan merupakan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi.

25. Cawe-cawe presiden dalam pemilu dalam arti campur tangan serta menangani penyelenggaraan pemilu dapat dipastikan menimbulkan ekses negatif.

F. Sikap Jokowi di Level Internasional

26. Indonesia dinobatkan sebagai anggota Dewan HAM PBB keenam kalinya pada 10 Oktober 2023 meski masih memiliki banyak catatan buruk atas situasi HAM dalam negeri.

27. Momentum Universal Periodic Review (UPR), mekanisme Dewan Hukum dan HAM PBB dalam meninjau kondisi dan situasi HAM.

28. Sudah 10 Tahun dan dua putaran UPR, Indonesia belum juga meratifikasi OPCAT untuk isu penyiksaan dan ICPPED di isu penghilangan paksa.

29. Koalisi masyarakat sipil untuk UPR melihat bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup dan maksimal dalam isu yang dijamin dalam dua konvensi tersebut.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti