Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menunggu Bobby Nasution, mantu Presiden Joko Widodo yang juga menjabat Wali Kota Medan menunjukan sikap ksatria dengan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai tanda mengundurkan diri.
Pernyataan itu disampaikan Djarot menanggapi Bobby sebagai Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Deklarasi dukungan itu dihadiri langsung Prabowo Subianto di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
"Secara otomatis dan kita tunggu sikap ksatria Mas Bobby untuk kembalikan KTA ke DPD Sumut (Sumatera Utara)," kata Djarot saat dihubungi wartawan pada Kamis (9/11/2023).
Sementara di sisi lain, Djarot menegaskan bahwa seluruh kader PDIP yang lain masih solid dan tegak lurus untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
"Yang pasti semua simpatisan, anggota dan kader partai tegak lurus dan solid dalam satu rampak barisan menangkan Ganjar Mahfud, orang baik, jujur dan bernyali yang akan mampu mempercepat terwujudnya Indonesia unggul," tuturnya.
Ia menyampaikan, kekinian Bobby memilih untuk mendukung pasangan calon lain dalam hal ini Prabowo-Gibran maka dinyatakan keluar dari garis partai
"Kalau Mas Bobby mendukung calon lain, artinya sudah keluar dari garis perjuangan partai dan secara otomatis bukan sebagai anggota partai lagi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan, PDIP dalam perjuangannya tidak pernah mengenal main dua kaki.
"Oleh karenanya Semua simpatisan, anggota, kader partai bersama para relawan fokus turun ke akar rumput menangkan Ganjar Mahfud , menyatu bersama rakyat yang punya kedaulatan tertinggi dalam memilih pemimpin yang jujur, bersahaja dan punya rekam jejak kepimpinan yang tidak tercela," katanya.
Baca Juga: Kelakar Prabowo Sulit Cari Pinjaman Bank, Bintang Seabrek Nggak Laku
Gibran Diminta Kembalikan KTA
Sebelumnya, Djarot juga mempersilakan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan KTA PDIP.
Pernyataan tersebut disampaikan terkait rumor yang menyebut Wali Kota Solo itu telah bergabung dengan Partai Golkar.
"Kalau kami sih ya silahkan, itu pilihan, itu hak dari masing-masing orang dan putusan MK memperbolehkan seperti itu, ya bagaimanapun juga ya monggo silahkan. Ini satu hal yang sering terjadi di dalam politik," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Namun, terkait dinamika yang terjadi, kata dia, telah jadi pelajaran yang tidak baik, terlebih dimana batas-batas aturan telah ditabrak.
"Ini pelajaran yang kurang baik bagi proses demokrasi kita yang di dalam pelaksanaanya ini bertentangan dan menabrak aturan yang ada, kontsitusi, kalau kita ya monggo silahkan," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024