Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan penguasa yang berlaku tidak adil demi kepentingannya tidak bisa dibiarkan.
Terlebih, bila kepentingan itu menjadikan pemilu tidak adil dengan mengubah peraturan peradilan.
"Hukum ketentuan dalam segala perundang-undangan dan lembaga peradilan adalah manifestasi dari keadilan. Dalam sebuah kompetisi, secara fairness adalah bentuk rasa keadilan itu" kata Surya Paloh di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).
"Kita tidak bisa diam ketika ada penguasa yang berlaku tidak adil demi kepentingan tertentu, demi kepentingan kelompoknya," lanjutnya.
Dia menilai, Indonesia bisa saja mengalami kondisi yang sulit asalkan didasari oleh nilai keadilan, nilai kepatutan dan kepantasan.
"Sebaliknya, mau kesejahteraan apa pun, semakmur apa pun suatu bangsa jika tidak ada keadilan di dalamnya, maka gugatan demi gugatan lah yang akan terus datang silih berganti," ujar Surya Paloh.
Menurut dia, rasa keadilan adalah sprilitualisme yang menuntun manusi. Untuk itu, di negara makmur sekalipun, tetap ada lembaga peradilan.
"Itu karena keadilan bukan hanya tentang kemakmuran dan kesejahteraan saja," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Partai NasDem merayakan hari ulang tahun ke-12 pada hari ini, Sabtu (11/11/2023).
Baca Juga: Baru Turun di NasDem Tower, Pipi Cak Imin Langsung 'Disosor' Kader
Dalam perayaan tersebut, hadir bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang mengenakan jas biru dan kemeja putih.
Dia langsung disambut oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali.
Saat menyambut kedatangan Anies, para kader Partai NasDem langsung menyuarakan "Anies Presiden".
Tak lama setelahnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga tiba di Kantor DPP NasDem sekitar pukul 10.53 WIB.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini hadir mengenakan jas hitam dan kemeja putih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024