Suara.com - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang perempuan berseragam aparatur negara tengah berbicara sembari mengaduk-aduk bakso di mangkok.
ASN tersebut secara perlahan membongkar dugaan mobilisasi aparatur negara di Boyolali, Jawa Tengah, untuk memenangkan calon PDIP di pemilu.
Dalam video berdurasi 1.42 menit itu, ASN yang dimaksud, mengaku mendapatkan informasi banyak aparatur negara yang dipungut biaya sebagai bentuk sumbangan untuk memenangkan peserta pemilu dari PDIP.
Menurutnya, ada instruksi khusus dari pimpinan selevel bupati untuk melancarkan pemungutan biaya tersebut.
"Kalau aku dengar dari teman-teman banyak yang dipungut biaya sumbangan sama memenangkan calon PDIP, itu sih dari pimpinan satuan kerja biasanya yang instruksikan menurutku biasanya bupati karena dia kan yang punya kuasa di Boyolali," kata seorang ASN dalam video yang diunggah akun X @/report_id pada Selasa (14/11/2023).
Kemudian, perempuan itu menceritakan, ASN dan PPPK bersama pegawai pemerintah desa sudah diberi 'jatah' untuk memenangkan calon dari PDIP. Namun ia tidak menyebut calon apa yang dimaksudnya.
Di balik pengarahan itu, para ASN dan PPPK itu juga dihantui oleh ancaman sanksi. Ia menyebut sanksi yang biasa diterapkan itu mutasi bagi ASN dan PPPK yang tidak mengikuti instruksi tersebut.
"Kalau yang membangkan itu biasanya diberi sanksi biasanya PNS, PPPK itu dimutasi di daerah kecamatan atau desa yang jauh dari rumahnya," sebutnya.
Bukan hanya itu, ASN dan PPPK yang membangkang juga diklaimnya akan dijauhi oleh kelompok pengikut instruksi di lingkungan kerjanya.
Baca Juga: Gibran Baru Mau Berkomentar soal Usulan Pemecatan Bobby dari PDIP saat Kunjungan ke Medan
Mau tidak mau mereka harus menuruti instruksi tersebut. Sebab, perempuan tersebut mengungkap sejumlah PPPK bisa mendapatkan pekerjaannya karena hasil rekomendasi dari PDIP.
"Biasanya kan dapat rekomendasi dari orang-orang partai itu, lha direkomendasi biasanya dari partai bahasanya 'kamu kan ta' masukkan lewat partai mestinya harus setor ke partai," ungkapnya.
Keperkasaan PDIP di Boyolali
PDIP mendapatkan kursi DPRD berlimpah di Boyolali pada Pemilu 2019.
Partai berlambang banteng moncong putih memperoleh 25 dari 35 kursi di DPRD.
Perolehan kursi PDIP di 2019 lebih banyak dari periode sebelumnya yakni 25 kursi.
Berita Terkait
-
Dokter Tifa Tantang PDIP Pecat Mertua Bobby Nasution, Warganet: Beraninya Sama Menantu
-
Kader PDIP Geram Video Megawati Difitnah Emoh Salami Kaesang: Playing Victim!
-
Ramai Potongan Video Megawati Emoh Salami Kaesang, Padahal Aslinya Begini Lho
-
Dapat Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo Pamer Salam Metal Khas PDIP
-
Blak-blakan FX Rudy Tak Pecat Gibran Seperti PDIP Medan: Kita Masih Pakai Sopan Santun Sebagai Orang Jawa
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024