Suara.com - Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban dimutasi dari jabatan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Barat menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Dilihat Suara.com, Kamis (23/11/2023), mutasi itu tertuang dalam (SK Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 November.
SK tersebut diterbitkan saat Panglima TNI masih dijabat oleh Laksama TNI Yudo Margono. Tercatat, setidaknya ada 60 perwira tinggi TNI yang dimutasi.
Salah satunya adalah Silaban. Tidak dijelaskan siapa figur yang menggantikan posisi Silaban sebagai Kabinda Papua Barat.
Adapun mutasi tersebut terjadi tak lama usai beredar kabar adanya dokumen pakta integritas aparat memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan jurnalis, Pakta integritas tersebut berisi lima komitmen Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong.
Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Dokumen tersebut diduga ditemukan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan, setelah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Mosso.
Ketua KPK Filri Bahuri buka suara terkait temuan tersebut. Ia mengaku bakal memastikannya ke penyidik KPK.
"Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu," kata Firli saat menggelar konferesnsi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11/2023).
"Tapi nanti akan saya cek, dari mana rekan-rekan dari mana, apakah ada di KPK atau tidak," sambungnya.
Dibantah TPN Ganjar
Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto membantah beredarnya pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo.
Dia kemudian balik menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi calon wakil presiden.
Namun, Hasto tidak mau menyebut berhembusnya isu pakta integritas itu, sebagai upaya untuk menutupi putusan MK.
Berita Terkait
-
Pakai Kemeja PDIP dan Salam 4 Jari, Ruhut Sitompul Minta Rakyat Tak Pilih Pemimpin yang Berlagak Bodoh
-
Jawa Timur Kunci Kemenangan, Ganjar ke Pendukung: Jangan Menyakiti Hati Orang, Lurus-lurus Saja
-
Soal Pose Salam Tiga Jari Ganjar Mirip Hunger Games, PPP: Tidak Ada Maksud untuk Mengkudeta Presiden
-
Tegaskan Elektabilitas Ganjar-Mahfud Tak Merosot di Survei Internal, Mardiono PPP: Kita Tetap Pede, Nggak Turun
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024