Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang

Suara.com - Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti rangkaian janji ambisius yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pencapaian berbagai indikator ekonomi nasional dalam waktu singkat.

Burhanuddin menilai target-target tersebut, khususnya ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2026 tergolong sangat tinggi dan tidak realistis.

Menurutnya, janji ekonomi yang mudah diukur publik justru berpotensi menjadi bumerang bagi sang menteri apabila gagal diwujudkan.

“Pak Purbaya ini KPI-nya jelas untuk diukur, apalagi janji-janjinya kan tinggi. Dalam berapa bulan pertumbuhan ekonomi 6 persen itu mudah sekali dilihat,” ujar Burhanuddin dalam acara CORE Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia menegaskan bahwa seorang menteri dengan indikator kinerja yang mudah dipantau publik menghadapi risiko reputasi yang besar.

“Itu bisa sangat bahaya kalau yang dijanjikan tidak tercapai, dan most likely tidak tercapai kalau kita mendengar berbagai proyeksi,” tambahnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyampaikan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 6 persen pada 2026. Ia menilai sejumlah perubahan kebijakan telah mulai memperlihatkan dampak positif, dan pertumbuhan ekonomi diyakini akan merangkak naik mulai akhir 2025.

“Tahun depan saya perkirakan lebih cepat lagi, mungkin di sekitar 6 persen. Kalau kebijakan sekarang terus dijalankan dengan baik, kita ada di arah yang benar,” ujar Purbaya di Jakarta, Minggu (16/11).

Bahkan, Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 bisa mencapai 5,6–5,7 persen, melampaui proyeksi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Ia juga menegaskan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga, dengan defisit yang dipastikan berada di bawah batas 3 persen.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut

“Defisitnya masih aman, kita jaga di bawah 3 persen, jadi enggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal,” katanya.

Meski demikian, pengamat menilai bahwa komunikasi publik Purbaya perlu lebih hati-hati agar tidak menciptakan ekspektasi yang sulit dipenuhi dan berpotensi menimbulkan dampak politik maupun ekonomi di kemudian hari.