Data Pemilih di KPU Diduga Diretas, Mahfud Ogah Buru-buru Bicara Potensi Kecurangan Pemilu: Belum Sejauh Itu

Suara.com - Calon wakil presiden RI nomor urut 3, Mahfud MD belum mau bicara terlalu jauh, terlebih bicara mengkaitkan dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan potensi kecurangan di Pemilu 2024. 

Mahfud juga belum melihat apakah adanya kebocoran data ini akan mengganggu terhadap proses penyelenggaraan Pemilu atau tidak. 

"Saya belum sejauh itu, saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu proses proses berikutnya itu kan data ya baru data," kata Mahfud di Kawasan Tangerang, Rabu (29/11/2023). 

Menko Polhukam itu pun berharap agar KPU RI kembali mengonsolidasikan data-data pasca adanya kejadian tersebut. 

"Data mulai dari sekarang dikonsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasinya, masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu dibuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," tuturnya. 

Di sisi lain, Mahfud mengaku adanya kabar kebocoran data ini sangat mengagetkan dan sangat memprihatinkan. 

"Yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan, saya berharap agar KPU, pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sumber-sumber terjadinya peretasan," pungkasnya. 

Data DPT Bocor 

Sebelumnya, Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menyoroti kabar bocornya 252 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijual seorang peretas. Sebab, peretas diduga mampu mengubah hasil penghitungan suara di Pemilu 2024. 

Baca Juga: Diduga Dibobol Hacker, KPU: Banyak Pihak Punya Data DPT Pemilu 2024

Chairman CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, peretas dengan nama Jimbo membagikan 500 data contoh yang dia retas ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan. 

Dia melanjutkan, pada salah satu unggahannya, Jimbo menampilkan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang dia dapatkan. 

Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 74000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar. 

Bahkan, kata Pratama, salah satu unggahan Jimbo menampilkan halaman website KPU yang diduga berasal dari halaman dashboard pengguna. 

“Dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware, di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya,” kata Pratama dalam pernyataannya, Selasa (28/11/2023). 

Menurut dia, jika Jimbo mampu meretas data pemilih dengan mengakses role admin KPU, hal itu akan berbahaya bagi pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, Jimbo berpotensi mampu melakukan rekayasa hasil rekapitulasi penghitungan suara.