Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku akan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang kini dipindahkan ke Nusantara, Kalimantan Timur. Ia berencana akan mengkaji ulang terkait pemindahan IKN tersebut.
"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kami akan kaji ulang itu semua," kata Anies di acara Desak Anies, Bandung, Rabu (29/11/2023).
Anies mengatakan pihaknya lebih memprioritaskan untuk melalukan pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.
"Kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal? Supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat," jelas Anies.
Sebaliknya, Anies mengatakan Pulau Kalimantan lebih membutuhkan pembangunan jalan tol, rel kereta hingga pembangunan akses jalan.
"Bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik, yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tol-nya, pembangunan rel kereta apanya, itu penunjang yang harus dibangun terus di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas," tutur Anies.
Sebelumnya diberitakan, Anies selama program IKN Nusantara telah disahkan menjadi Undang-Undang, maka kecil kemungkinan terjadinya perubahan.
"Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama Undang-Undang itu ada, maka belum ada perubahan," kata Anies.
Namun begitu, Anies menilai sekian triliun anggaran yang dipakai untuk membangun IKN Nusantara ada baiknya dialihkan untuk pembangunan yang lain.
Baca Juga: Anies soal IKN: Selama Sudah Jadi Undang-Undang, Maka Belum Ada Perubahan
Contohnya, mengangkat guru-guru PPPK, membangun Puskesmas hingga memberikan kesejahteraan bagi aparatur negara seperti polisi dan TNI.
"Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ucap Anies.
Lebih lanjut, Anies berpandangan, selama anggaran yang jumlah besar hanya difokuskan ke suatu tempat. Maka, pasti ada tempat lain yang membutuhkan tidak mendapatkan bagian.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024