Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melakukan audiensi dengan calon Presden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor IV, Jakarta Selatan.
Presiden KSPN, Ristadi mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo, pihaknya membahas persoalan kebangsaan nasib perburuhan.
“Kami berdiskusi soal kebangsaan, lebih khusus soal bagaimana cara pandang kami masing-masing memandang dunia industri dan ketenagakerjaan,” kata Ristadi, Rabu (29/11/2023) malam.
Ristadi menuturkan, ada beberapa point kesamaan pandangan antara KSPN dengan Prabowo Subianto dalam dunia industri dan ketenagakerjaan. Pertama tetang banyaknya buruh di Indonesia yang kehilangan pekerjaan karena di-PHK, terutama yang bekerja di sektor tekstil.
Sehingga diperlukan perluasan lapangan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK.
“Kedepan perluasan lapangan pekerjaan harus terus digalakan untuk merekut teman-teman yang sudah kita data. Itu pun teman-teman angkatan kerja baru supaya bisa masuk mendapatkan pekerjaan, itu yang pertama,” ujar Ristadi.
Untuk menampung pekerja yang terkena PHK di usia paruh baya, ia mengusulkan untuk pemberian modal usaha. Hal itu dimaksudkan agar mereka yang terkena PHK di usia 50 tahun bisa membuka usaha, sehingga mengurangi pekerja serabutan.
“Uang pesangonnya tidak cukup kemudian usahanya serabutan. Nah beliau kemudian menyampaikan memang itu ada dalam visi misi beliau sebagai Capres,” katanya.
Selain itu, KSPN meminta kesetaraan upah minimum untuk buruh. Selama ini, kata Ristadi, masih ada ketimpangan upah minimum buruh dalam setiap daerah. Ia mengambil contoh dua daerah yang memiliki perbedaan upah minimum.
Baca Juga: Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Debat Capres, Anies: Ini Bukan Cerdas Cermat yang Harus Belajar
Ristadi mengambil contoh upah minimum wilayah Karawang dan Banjar. Meski berada di wilayah Jawa Barat, upah minumum kedua wilayah tersebut mengalami perbedaan yang cukup signifikan.
“Kerja di Karawang dia diupah Rp5 juta. Dia kerja di Banjar, dia diupah hanya Rp2 juta,” jelasnya.
Kemudian, poin selanjutnya tentang pembangunan rumah sakit untuk para buruh. Banyak buruh yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja.
Akibat jauhnya rumah sakit dari wilayah industri maka tidak jarang para buruh yang meninggal akibat tidak tertolong.
“Kami tadi menyampaikan kepada pak Prabowo bahwa ini harus segera dibuatkan rumah sakit pekerja buruh, diprioritaskan di daerah-daerah yang padat industri,” tuturnya.
Permasalahan atau poin yang disampaikan oleh konfederasi buruh selanjutnya yakni soal subsidi rumah. Banyak buruh yang hingga saat ini belum memiliki tempat tinggal yang layak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024