Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkaji kemungkinan kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam kasus dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya berupaya mengonfirmasi kepada KPU perihal peristiwa ini.
"Kami sedang mengkaji, apakah ada kelalaian dalam konteks ini yang dilakukan, sehingga dalam konteks yang sedang berjalan nanti pasti kami akan sampaikan, kami pun sedang melakukan kajian ada kelalaian atau tidak sehingga kemudian privasi orang menjadi hilang," kata Lolly kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
"Bawaslu saja susah loh dapat datanya, kami aja susah setengah mati dapat data. Kami pun nggak punya data yang sangat lengkap itu. Jadi, ini memang perlu menjadi konsentrasi kita semua untuk memastikan tidak ada kerugian yang berlanjut dan masyarakat yang terdampak," tambah dia.
Diketahui, akun X @p4c3n0g3 membeberkan adanya threat actor bernama Jimbo yang menjual data-data dari KPU.
Jimbo diketahui membagikan 500 data contoh yang diretasnya ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.
Dalam forum tersebut, ada 252 juta data yang diretas Jimbo tetapi terdapat beberapa duplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.
Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 7.4000 USD atau hampir Rp 1,2 miliar.
Menanggapi itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data dari KPU.
Baca Juga: Bawaslu Bantah Terlibat Dugaan Kebocoran DPT Di KPU
Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Dicalonkan PWNU Jatim, Cicit KH Hasyim Asy'ari Usung Dua Agenda Besar untuk PBNU
-
SEVENTEEN Akan Hiatus untuk Wajib Militer, Sisa 5 Member yang Tetap Aktif
-
Dana Mentok Rp 80 Juta? Ini Rekomendasi SUV 7-Seater Bekas Paling Nyaman untuk Keluarga
-
Dibalik Aksi Copet Massal, Ada "Arsip Zaman" Skena Musik Indonesia di Film Operasi Pesta Copet
-
Terobosan Muktamar NU: Bahas Usulan Zakat Jadi Diskon Langsung Pajak Terutang
-
Rumus Volume dan Luas Permukaan Kerucut Beserta Contoh Soalnya
-
Aksi DPR 27 Agustus: Dari Ketegangan Massa hingga Kesepakatan Tertulis RUU Perampasan Aset
-
9 Rekomendasi Sabun Cuci Muka Fungal Acne Safe yang Tidak Memicu Bruntusan
-
Siswa SD hingga SMA Belajar Coding dan Robotik, Pembelajaran Teknologi Makin Diperkuat
-
5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan