KontraS: Visi Dan Misi Capres-Cawapres Masih Miskin HAM

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) akan menyambangi rumah-rumah pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian mengatakan, pihaknya melakukan itu untuk menyerahkan hasil kajian KontraS terhadap visi dan misi ketiga pasangan capres dan cawapres.

“Kami ingin mengingatkan bahwa dokumen yang mereka serahkan kepada KPU pada waktu lalu, itu masih banyak kekurangannya, masih miskin hak asasi manusia (HAM), wacananya masih sangat buruk terhadap HAM,” kata Rozy di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

“Jadi, kami mencoba untuk menyampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 ini bahwa pengarusutamaan HAM sangat penting,” tambah dia.

Pada kesempatan ini, KontraS menyampaikan 9 usulan isu terkait HAM kepada KPU agar bisa menjadi materi debat capres dan cawapres.

Rozy menjelaskan, isu pertama yang diusulkan ialah strategi dan metode capres-cawapres dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dianggap telah menjadi beban sejarah.

“Kedua, peran presiden dalam sistem presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia,” kata Rozy di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

KontraS juga mempertanyakan peran presiden dalam kaitannya menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah TNI-Polri yang dinilai terus melakukan pelanggaran HAM.

Isu lain yang diajukan KontraS ialah langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang disebut terus terjadi di Papua.

Baca Juga: KontraS Beri 9 Usulan ke KPU buat Debat Capres-Cawapres: Mulai Kasus HAM Berat Masa Lalu, Papua hingga Kebebasan Sipil

“Kelima, komitmen presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses akuntabel, transparan, dan partisipatif,” ujar Rozy.

Isu keenam ialah langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya dinilai terus memburuk pada era Jokowi.

“Ketujuh, komitmen para pasangan untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan,” ucap Rozy.

Dia mengatakan isu berikutnya ialah langkah yang dilakukan dalam mengembalikan kebebasan akademik.

Terakhir, Rozy mengatakan isu yang diusulkan adalah komitmen presiden dalam menguatkan lembaga HAM untuk melakukan pengawasan dalam kerangka check and balances.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan debat perdana akan menjadi porsi untuk capres dengan membahas pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.