Gagasan pengendalian PTM dan pola makan sehat menurut paslon Ganjar-Mahfud adalah:
1. Penguatan pencegahan tengkes (stunting) dengan target prevalensi tengkes di bawah 9%, sekaligus menjamin kualitas tumbuh kembang anak dengan pola asuh berkualitas selama 1000 hari pertama kehidupan dengan kecakupan gizi bagi anak dan bagi ibu hamil serta menyusui. Minimal hingga usia anak mencapai lima tahun, serta edukasi tentang tumbuh kembang serta pendidikan, pengasuhan anak untuk para calon penganting dan bagi remaja perempuan dengan menjadikan ibu sebagai penjaga kesehatan keluarga.
2. Revolusi menu makanan yang berbasis pangan lokal dengan kandungan gizi dibutuhkan oleh anak-anak untuk mencegah tengkes (stunting).
Ternyata gagasan para capres-cawapres belum ada yang menyebutkan secara spesifik mengenai pemanfaatan instrumen sukai MBDK sebagai salah satu bentuk cukai yang diterapkan pada produk yang dianggap berbahaya bagi masyarakat.
Padahal cukai MBDK terbukti efektif loh untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis sekaligus mengurangi risiko PTM di masyarakat.
Lantas kenapa Cukai MBDK ini sangat wajib didukung oleh capres-cawapres berikut ulasannya.
Alasan Cukai Minuman Manis Harus Didukung Capres-Cawapres
Cukai MBDK adalah cukai yang diterapkan kepada semua produk minumam berpemanis dalam kemasan yang berbentuk cair, konsentrat, maupun bubuk. Sebagai upaya mengurangi angka konsumsi minuman berpemaniss yang terus meningkat di Indonesia.
Pertama, melansir dari CISDI lebih dari 60% penduduk di Indonesia mengonsumsi minimal 1 jenis MBDK setiap harinya. Perlu diketahui kalau MBDK di Indonesia banyak yang mengandung gula tinggi.
Baca Juga: Capres Cawapres Mana yang Pro dengan Gaya Hidup Less Sugar?
Kedua, mengonsumi MBDK bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM). Misalnya adalah diabetes. Diketahui pada tahun 2019 diabetes menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia.
Ketiga, biaya langsung pelayanan pasien diabetes tipe II beserta komplikasinya di Indonesia tinggi. Komplikasi diabetes itu bisa berasal dari ginjal, penyakit jantung koroner, stroke, dan masih banyak lagi.
Keempat, merujuk pada CISDI lagi pendapatan negara dari cukai MBDK bisa mencapai sekitar Rp3 triliun. Hal itu bisa untuk meningkatkan layanan kesehatan primer, subsidi pangan sehat dan program edukasi untuk bijak memilih pangan sehat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
-
Profil PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP): Emiten Resmi Dicaplok ASII
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024