Gibran Rakabuming Dituding Lakukan Politik Uang, Mari Telaah Fenomena dan Dampaknya Bagi Demokrasi

Fenomena Politik Uang

Politik uang setiap memasuki masa Pemilu sudah seperti kegiatan rutin yang pastinya terjadi. Entah itu ketahuan maupun tidak. Namun, fenomena ini selalu terulang pada acara yang sama.

Politik uang saat ini masih belum memiliki definisi yang baku. Istilah yang selama ini dikenal politik uang digunakan untuk menyatakan korupsi politik, klientelisma, hingga pembelian suara.

Politik uang adalah upaya suap-menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa supaya preferensi suara memilih dapat diberikan kepada penyuap.

Jenis dari politik uang ini pun sangat beragam. Mulai dari pemberian uang tunai langsung untuk membeli suara, memberikan hal-hal dalam bentuk hadiah entah untuk perorangan atau sekelompok orang, bahkan sampai ke pemanfaatan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi yang kaitannya dengan Pemilu atau Pilkada.

Lantas apa sih dampak dari politik uang ini? Berikut ulasannya.

Dampak Politik Uang

Merujuk dalam laman resmi Bawaslu, politik uang yang sudah lama tumbuh subur dalam sistem sosial masyarakat kita ini ibarat sebuah penyakit menahun yang tentu saja mencederai sistem demokrasi. Berikut beberapa dampak dari politik uang bagi demokrasi:

1. Merendahkan Martabat Rakyat

Baca Juga: Kaesang Pangarep Bantah Iriana Jokowi Jadi Aktor Di Balik Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres

Para calon atau partai politik yang melakukan praktik politik uang secara tidak langsung tetapi nyata telah mejadikan rakyat hanya semata-mata sebagai pihak yang suaranya dapat dibeli, kondisi ini tentu saja merendahkan martabat rakyat yang mana disini rakyat menjadi tidak lebih hanya sebagai obyek politik.

2. Mengubah Tanggung Jawab Moril Seorang Pemimpin

Dengan adanya praktik jual beli suara maka akan memungkinkan timbulnya kecenderungan perubahan sikap dan tanggung jawab moril seorang pemimpin yang terpilih, yang mana seorang pemimpin yang seharusnya memikirkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tanggung jawab politik kepada publik akan bergeser menjadi sebatas persoalan individu yang memungkinkan terjadi pengabaian akibat adanya pemikiran bahwa dia telah membeli suara dari masing-masing individu rakyat.

3. Menghilangkan Sikap Kritis Masyarakat Terhadap Kekuasaan

Masyarakat secara individu yang mana suaranya telah dibeli melalui proses praktik politik uang dalam pemilihan karena telah merasa menerima uang atau barang dari peserta pemilihan dalam proses pemilihan sehingga kelak akan merasa sungkan dan enggan untuk mengkritisi pemimpin yang sedang berkuasa terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan.

4. Menimbulkan Potensi Korupsi

Dengan adanya praktik politik uang maka biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat calon pemimpin pada saat pemilihan akan membengkak sangat tinggi, hal tersebut tentunya menjadikan beban politik yang berat bagi kandidat yang mengikuti kontestasi pemilihan, sehingga pada saat terpilih dan duduk di kursi kekuasaan akan terbebani oleh persoalan individu berkaitan dengan modal politik ini yaitu persoalan bagaimana modal yang sudah dikeluarkan dapat kembali secepatnya jauh sebelum akhir periode masa jabatannya. Ada dua potensi yang dapat timbul sebagai konsekwensi dari kondisi tersebut yaitu timbulnya kecenderungan adanya potensi perilaku korupsi yang dapat menggerogoti anggaran negara dan potensi terabaikannya nasib rakyat karena pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan lebih banyak disibukkan dengan persoalan individunya, kedua hal tersebut tentunya merupakan kerugian yang akan diderita oleh rakyat.