Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan bericara terkait program Hotline Pengacara Gratis (Paris) yakni program layanan dan bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Memang salah satu tanggung jawab negara adalah memberikan bantuan hukum kepada rakyat bila membutuhkan," kata Anies di Riau, Rabu (13/12/2023).
Anies mengatakan nantinya pemerintah akan menyiapkan anggran khusus program Hotline Paris. Selain itu, Anies menyebut nantinya pemerintah akan menyiapkan sejumlah pengacara terkait program tersebut.
"Kami akan menyiapkan nomor-nomor yang bisa dijangkau 24 jam oleh masyarakat, karena itu lah ada nomor hotline-nya memang hotline pengacara gratis sehingga singkatannya adalah Hotline Paris," ucap Anies.
Tak hanya itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah berkonsultasi dengan pengacara kondang Hotman Paris terkait program Hotline Paris.
"Resposnya posittif, dia bilang malah saya sudah posting terus Pak Anies," jelas dia.
Anies mengaku akan mengajak Hotman Paris ikut ambil bagian dalam program Hotline Paris tersebut. Ia menyebut, Hotline Paris bertujuan untuk memberikan bantuan hukum supaya masyarakat Indonesia memiliki layanan bantuan hukum yang mudah.
"Saya akan ajak beliau mungkin salah satu pengacara pertama yang akan diajak, saya akan ajak ngobrol," sebut dia.
Klaim Bikin Hotline Paris
Baca Juga: Siapa Capres yang Paling Banyak Dapat Sentimen Negatif Usai Debat Perdana?
Sebelumnya, Anies mengaku akan menyediakan layanan Hotline Paris jika terpilih sebagai presiden. Hal ini merespons maraknya persekusi hukum yang dilakukan terhadap masyarakat. Hotline Paris ini diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kasus pidana dan perdata yang menimpa mereka.
"Selalu ada saja peristiwa pelanggaran dan kekerasan, tapi (masyarakat) tidak tahu mau ke mana. Karena itu, kami merencanakan program yang disebut Hotline Paris," ujar Anies dalam Debat Perdana Capres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Setiap pelanggaran hukum, kata Anies, memang tidak boleh dibiarkan. Namun di sisi lain, negara mestinya tidak memusuhi jika terjadi kasus pelanggaran. Sebaliknya, negara justru harus merangkul semua elemen. Termasuk, memberikan hak untuk berbicara, yang salah satunya bisa diwujudkan melalui program Hotline Paris.
Hotline Paris sendiri merupakan bantuan pengacara gratis untuk masyarakat yang terjerat kasus pidana maupun perdata. Mereka bisa meminta bantuan pendampingan hukum melalui hotline 24 jam.
Tag
Berita Terkait
-
Head Coach Timnas AMIN Sebut Panggung Debat Perdana Capres Milik Anies, Ternyata Gara-gara Ini
-
Siapa Capres yang Paling Banyak Dapat Sentimen Negatif Usai Debat Perdana?
-
Kubu AMIN Wanti-wanti Gibran dan Mahfud Persiapkan Diri Lawan Cak Imin di Debat Cawapres
-
Apa Benar Moderator Debat Pilpres 2024 Ditolak Selfie oleh 3 Capres?
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024