Suara.com - Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN menyatakan bahwa program "hotline paris" pasangan calon (paslon) nomor urut 1 ditargetkan memberi bantuan hukum kepada 2,5 juta warga miskin yang mengalami permasalahan hukum.
"Kami ingin meningkatkan bantuan hukum kepada warga miskin, yang sebelumnya hanya 6.400 orang, akan ditingkatkan menjadi 2,5 juta warga miskin," kata anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, di Jakarta, Kamis, ketika ditanya terkait program "hotline paris".
Ia mengatakan, bahwa program " hotline paris" bukan gimik paslon nomor urut 1, namun itu semua telah melalui kajian yang mendalam para pakar hukum yang tergabung pada Dewan Pakar Timnas AMIN.
BW sapaan akrab dia menuturkan, ketika melihat permasalahan hukum di Indonesia masih belum bisa menyasar kepada orang miskin, di mana sering kali mereka tersandung permasalahan hukum dan tidak ada yang membela.
Untuk itu kata BW, program "hotline paris" ini diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, dan ini harus ditingkatkan, karena saat ini yang tersedia baru 6.400 orang dalam setahun.
"Itu bukan gimik tapi hasil riset. Penduduk miskin di Indonesia saat ini ada 25,9 juta jiwa, dari jumlah itu hanya 6.400 yang tercover atau di bawah satu persen," ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Kamis (14/12/2023).
BW menambahkan, anggaran bantuan hukum bagi warga miskin dalam setahun hanya Rp 56 miliar, sehingga ketika nanti pasangan AMIN menang, maka akan ditingkatkan menjadi Rp 1,2 triliun.
"Ini semua untuk membantu warga kurang mampu yang terjerat permasalahan hukum," katanya menegaskan.
Pada debat perdana, capres Anies Baswedan menyatakan akan membantu orang miskin yang terkena permasalahan hukum melalui "hotline paris" ini upaya kehadiran negara dalam menegakkan keadilan dalam permasalahan hukum.
Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Ustaz Abdul Somad Dukung Anies Baswedan, Sejarah Massa Lalu Terungkap
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita Terkait
-
Ternyata Ini Alasan Ustaz Abdul Somad Dukung Anies Baswedan, Sejarah Massa Lalu Terungkap
-
Jadi Pembicara di Jakarta Modest Summit 2024, Fery Farhati Berbagi Tips Jadi Pemimpin Pembelajar
-
Teken Pakta Integritas Ijtima Ulama, Dukungan Ulama ke Anies-Cak Imin Menguat
-
Mahfud MD Akui Muhaimin Juga Akan Jadi Lawan Beratnya dalam Debat Cawapres
-
Ulama se Jambi Doakan Anies Terpilih Jadi Presiden
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga