Suara.com - Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN menyatakan bahwa program "hotline paris" pasangan calon (paslon) nomor urut 1 ditargetkan memberi bantuan hukum kepada 2,5 juta warga miskin yang mengalami permasalahan hukum.
"Kami ingin meningkatkan bantuan hukum kepada warga miskin, yang sebelumnya hanya 6.400 orang, akan ditingkatkan menjadi 2,5 juta warga miskin," kata anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto, di Jakarta, Kamis, ketika ditanya terkait program "hotline paris".
Ia mengatakan, bahwa program " hotline paris" bukan gimik paslon nomor urut 1, namun itu semua telah melalui kajian yang mendalam para pakar hukum yang tergabung pada Dewan Pakar Timnas AMIN.
BW sapaan akrab dia menuturkan, ketika melihat permasalahan hukum di Indonesia masih belum bisa menyasar kepada orang miskin, di mana sering kali mereka tersandung permasalahan hukum dan tidak ada yang membela.
Untuk itu kata BW, program "hotline paris" ini diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, dan ini harus ditingkatkan, karena saat ini yang tersedia baru 6.400 orang dalam setahun.
"Itu bukan gimik tapi hasil riset. Penduduk miskin di Indonesia saat ini ada 25,9 juta jiwa, dari jumlah itu hanya 6.400 yang tercover atau di bawah satu persen," ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Kamis (14/12/2023).
BW menambahkan, anggaran bantuan hukum bagi warga miskin dalam setahun hanya Rp 56 miliar, sehingga ketika nanti pasangan AMIN menang, maka akan ditingkatkan menjadi Rp 1,2 triliun.
"Ini semua untuk membantu warga kurang mampu yang terjerat permasalahan hukum," katanya menegaskan.
Pada debat perdana, capres Anies Baswedan menyatakan akan membantu orang miskin yang terkena permasalahan hukum melalui "hotline paris" ini upaya kehadiran negara dalam menegakkan keadilan dalam permasalahan hukum.
Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Ustaz Abdul Somad Dukung Anies Baswedan, Sejarah Massa Lalu Terungkap
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita Terkait
-
Ternyata Ini Alasan Ustaz Abdul Somad Dukung Anies Baswedan, Sejarah Massa Lalu Terungkap
-
Jadi Pembicara di Jakarta Modest Summit 2024, Fery Farhati Berbagi Tips Jadi Pemimpin Pembelajar
-
Teken Pakta Integritas Ijtima Ulama, Dukungan Ulama ke Anies-Cak Imin Menguat
-
Mahfud MD Akui Muhaimin Juga Akan Jadi Lawan Beratnya dalam Debat Cawapres
-
Ulama se Jambi Doakan Anies Terpilih Jadi Presiden
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024