Muncul Spanduk Tolak Pelanggar HAM dan Politik Dinasti saat Prabowo Datang ke Aceh, KontraS: Bukan Barang Baru!

Suara.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Aceh, dalam menghadiri peringatan 19 tahun Tsunami Aceh, Selasa (26/12/2023).

Saat kedatangannya, Prabowo disambut oleh spanduk bertuliskan "Tolak Capres Cawapres Pelanggar HAM dan Politik Dinasti".

Spanduk tersebut tersebar di berbagai lokasi, diantaranya, Bandara Sultan Iskandar Muda, Kuburan Massal Siron, Kopelma Darussalam, Lambaro, Tugu Sp 5, Sp Jambo Tape, Flay Over Sp Surabaya, Jembatan Pangoe, hingga Halaman depan Hotel Hermes.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna mengatakan, spanduk berisi penolakan tersebut dinilai wajar lantaran Prabowo memang memiliki rekam jejak yang tidak baik dengan pelanggaran HAM masa lalu.

“Menyoal baliho yang menyatakan Prabowo yang merupakan pelaku Pelanggaran HAM memang bukan barang baru. Pada pemilu 2019 juga sempat ada narasi serupa dan itu memang fakta,” kata Azharul dalam keterangannya dikutip Suara.com, Selasa (26/12/2023).

Azharul menyebut, ini bukan merupakan hal baru, narasi serupa juga pernah digaungkan oleh masyarakat Aceh, saat Pemilu 2019 lalu.

Namun bedanya, saat itu Prabowo dianggap melekat dengan Ormas Islam. Sehingga yang kemudian muncul adalah isu rival Prabowo, yakni Jokowi yang diidentikan lekat dengan komunis.

“Prabowo dianggap pro Islam. Sehingga narasi kampanye terkait prabowo sebagai pelaku pelanggar HAM, kalah dibanding Jokowi saat itu,” terangnya.

Ke depan, Azharul berharap gagasan terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme non yudisial dapat dilanjutkan. Termasuk, melalui jalan pengadilan.

Baca Juga: Tantang Buka-bukaan soal Dana Kampanye Diduga Janggal, Kubu AMIN: PPATK Jangan Suka Bikin Gaduh!

Selain itu, dia juga berharap KPU selaku penyelenggara Pemilu bisa lebih selektif dalam menyeleksi rekam jejak calon pemimpin. Terlebih yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu.

“Negara ini gak punya mekanisme, padahal orang memimpin itu haruslah bersih jangan ada rekam jejak buruk. Apalagi ini, tangan yang berdarah,” ucapnya.

“Namun, pertanyaan lanjutannya adalah jika melihat situasi politik hari ini dimana segala aturan diterobos demi kekuasaan. Nampaknya harapan tadi jauh panggang dari api,” imbuhnya menandaskan.