MAKI Desak Jokowi Berhentikan Firli Bahuri dengan Tidak Hormat, Kenapa?

Suara.com - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinyatakan melanggar etik berat lantaran menjalani komunikasi dengan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang tengah berperkara di KPK.

Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat dengan meminta Firli mengundurkan diri sebagai ketua KPK.

Namun, Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengaku tidak puas dengan sanksi yang diberikan Dewas KPK.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta dalam merespons surat pengunduran diri Firli, menjadikan putusan Dewas KPK sebagai salah satu pertimbangan.

"Mestinya ini ditambahi diminta mengundurkan diri dan direkomendasikan pada presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Justru itu saya memohon kepada paduka yang mulia Presiden Jokowi, nantinya dalam memberhentikan Pak Firli, mestinya disertai dengan tidak hormat, karena apa? Melanggar kode etik berat," kata Boyamin melalui keterangannya kepada Suara.com, Rabu (27/12/2023).

Meski demikian, Boyamin mengapresiasi sikap Dewas KPK yang mengungkap pelanggaran etik Firli, pertemuan dengan SYL, tidak jujur mengisi LHKPN, dan tidak menjadi tauladan yang baik sebagai pimpinan KPK.

"Tapi Dewan Pengawas cukup jeli dan hebat-lah, saya salut pada Dewas KPK mampu menilai dari sisi-sisi yang menurut etik itu adalah sesuatu yang harusnya tidak boleh dan sesuatu yang dilanggar," kata Boyamin.

Dengan Firli diminta mengundurkan diri, Boyamin menilai beban KPK telah berkurang.

"Saya pernah menyatakan Pak Firli ini menjadi beban KPK, dengan sudah diputus oleh Dewan Pengawas hari ini, maka beban itu sudah hilang dan tinggal melakukan prestasi kerja kedepannya oleh KPK," katanya.

Baca Juga: Guyon Cak Imin Soal Penindak Koruptor Terlibat Kasus Korupsi: Kualat Sama Pak Jazilul

Putusan Dewas KPK

Dalam putusan Dewas KPK, Firli Bahuri terbukti melakukan pelanggaran etik karena menemui SYL.

Dewas KPK menganggap tidak ada satu pun yang meringankan hukuman untuk Firli.

"Hal meringankan tidak ada," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung KPK C1, Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Sementara, hal yang memberatkan Firli terdapat empat poin, di antaranya, tidak mengkui perbuatannya.

"Terperiksa tidak mengakui perbuatannya. Terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan pedoman perilaku tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut," kata Tumpak.