Suara.com - Pihak pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak mau ambil pusing melihat elektabilitas dari berbagai hasil. Sebabnya, mereka melihat hasil yang berbeda-beda dari beragam survei.
Untuk diketahui, pada hasil survei Indikator Politik Indonesia, Ganjar-Mahfud berada di posisi kedua.
Sedangkan hasil survei CSIS menunjukkan Ganjar-Mahfud berada di posisi ketiga.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyampaikan, pihaknya malah lebih fokus untuk mendekati rakyat.
"Jangan percaya pada hasil survei. Kami fokus pada pekerjaan untuk memenangkan Ganjar Mahfud dan biarkan masyarakat memilih sesuai hati nuraninya. Kami yakin Ganjar Mahfud adalah pilihan rakyat karena dekat dan turun selalu ke bawah. Ini faktor pembeda Ganjar Mahfud dari pasangan lain,” kata Arsjad kepada wartawan dikutip Kamis (28/12/2023).
Dalam paparannya, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes mengatakan, survei tersebut dilakukan sehari setelah debat capres pertama berlangsung.
Ketiga calon masih memiliki waktu dan harapan dalam menentukan kerja politik.
Situasi politik tersebut bisa saja dapat mengubah elektabilitas, baik naik maupun turun, termasuk karena faktor debat.
Berbeda dengan CSIS, Indikator Politik juga merilis hasil elektabilitas dengan sampel yang lebih relevan pada periode 23-24 Desember 2023.
Baca Juga: Ngaku Jadi Figur Kuat Hasil Didikan Banteng, Ganjar: Kalau Terluka, Tanduk!
Elektabilitas Ganjar Mahfud berada di posisi kedua, dengan total 24,5 persen.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani menyerukan agar lembaga survei bersikap netral dalam kinerja masing-masing terkait Pemilu 2024.
Karena belakangan ini masyarakat disuguhkan dengan beragam survei tentang elektabilitas capres dan cawapres yang dinilai semakin tidak masuk akal.
“Posisi lembaga survei ini tidak pernah kita tahu, apakah mereka merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik survei atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini,” katanya.
Berita Terkait
-
6 Agenda Anies di Berbagai Daerah Tak Dapat Izin, Timnas AMIN: Sikap Neo Orba
-
Elektabilitas Jeblok di Sejumlah Survei, Ini Alasan Ganjar Tetap Santuy
-
Ganjar Minta Dukungan Ikhlas dari Alumni GMNI, Tapi Jangan Ngarep Dapet Kursi Komisaris dan Kabinet jika Menang
-
Survei FAPTI-Alvara: Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud Maju Putaran Kedua
-
Ngaku Jadi Figur Kuat Hasil Didikan Banteng, Ganjar: Kalau Terluka, Tanduk!
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Profil Lilik Budi Supriyanto, Pengusaha dan Ayah Staf Admin KPK yang Terseret Kasus Bupati Pemalang
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP
-
BRI Perkuat Program 3 Juta Rumah, Ribuan Debitur Ikut Akad Massal
-
Dibalik Keputusan MK soal Kuota Hangus, Pakar CISSReC Ingatkan Transparansi Lebih Penting!
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan dan Hadirkan Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP
-
Bupati Pemalang Diduga Beri Uang ke Ayah Staf KPK untuk Tutupi Kasus
-
BRI Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Pembiayaan FLPP dan KPP
-
Pencarian Buronan Harun Masiku Masih Jadi Beban bagi Pimpinan KPK