Suara.com - Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Iwan Tarigan meminta KPU agar tidak menggunakan media milik MNC Group dalam penyiaran debat capres yang ketiga pada 7 Januari 2024 mendatang.
Sebab, dikhawatirkan media MNC Group tidak netral saat debat berjalan. Selain itu, Iwan merasa khawatir KPU malah terseret masalah pasca debat karena menunjuk media MNC Group saat menyiarkan debat.
"KPU tidak menggunakan Media MNC yang sudah jelas arah dukungan politiknya ini perlu dilakukan agar menghindari masalah masalah pada saat acara dan setelah acara ini," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).
Iwan juga menyebut usulan tidak memakai media MNC Group dalam debat capres supaya KPU terlindungi dari fitnah dan isu-isu negatif.
"Ini dilakukan untuk melindungi KPU sendiri dari kericuhan, komplain dan isu isu negatif setelah acara debat ketiga selesai. Tetapi secara logika sehat agar pihak KPU terhindar dari fitnah dan prasangka negatif dan menjaga kepercayaan public maka patut dan harus dilakukan KPU," terang Iwan.
Meski begitu, Iwan menyampaikan bahwa Kubu AMIN sampai saat ini tidak masalah media MNC Group sebagai penyiar debat capres selanjutnya.
"Sampai hari ini dari pihak 01 Timnas AMIN belum menyampaikan keberatan atas penyelanggara menggunakan MNC Group," tuturnya.
Namun, menurut Iwan, ada baiknya KPH mengganti media penyiaran debat capres dengan medi yang jelas lebih netral.
"KPU bisa menggunakan MNC Group tetapi dikombinasikan dengan media yang lebih netral di mana kita semua tahu owner MNC adalah Bapak Hary Tanoe dan Partai Perindo beliau sebagai Ketumnya jelas mendukung pasangan 03," papar dia.
Baca Juga: Saat Anies Ditanya Kacamata Ada di Etalase Berapa oleh Warganet
Penolakan TKN
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menolak debat capres disiarkan oleh MNC Group. Penolakan ini disampaikan lantaran kekhawatiran perusahan media itu berpihak ke salah satu pasangan calon.
MNC Group sendiri diketahui didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo yang merupakan Ketua Umum Perindo. Partai tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud.
Menurutnya, penolakan dari kubu pasangan calon nomor urut dua itu wajar lantaran harus waspada. Apalagi, saat ini banyak media yang terafiliasi dengan kepentingan politik.
"Jadi kalau pasangan 02 merasa bahwa ada hal yang ganjil di dalam penyelenggaraan debat nanti dikuasai oleh satu konglomerasi media. Saya kira tidak saja secara spesifik pada kegiatan kampanye Pilpres, tetapi secara umum harus ada kewaspadaan," ujar Fahri saat dihubungi Suara.com, Minggu (31/12/2023).
Menurutnya, konflik kepentingan alias conflict of interest kerap kali terjadi lantaran pemilik media saat ini kerap berasal dari kalangan politisi. Hal ini disebutnya akan berujung kerugian pada masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil 3 Pelatih yang Dirumorkan Disodorkan ke PSSI sebagai Pengganti Kluivert
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 5 Rekomendasi Mobil Sunroof Bekas 100 Jutaan, Elegan dan Paling Nyaman
- Warna Lipstik Apa yang Bagus untuk Usia 40-an? Ini 5 Rekomendasi Terbaik dan Elegan
- 5 Day Cream Mengandung Vitamin C agar Wajah Cerah Bebas Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 512 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer dan Konten Kreator
-
3 Rekomendasi HP Infinix 1 Jutaan, Speknya Setara Rp3 Jutaan
-
5 HP Layar AMOLED Paling Murah, Selalu Terang di Bawah Terik Matahari mulai Rp1 Jutaan
-
Harga Emas Naik Setelah Berturut-turut Anjlok, Cek Detail Emas di Pegadaian Hari Ini
-
Cerita Danantara: Krakatau Steel Banyak Utang dan Tak Pernah Untung
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024