Suara.com - Plt Ketua Umum DPP PPP, M Mardiono, menegaskan, bahwa aparat dan aparatur sipil negara harus netral dalam Pemilu 2024. Menurutnya, jika ada ASN atau pegawai negeri sipil tak netral harus ditindak lantaran melanggar aturan.
Hal itu disampaikan Mardiono menanggapi soal sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat menyampaikan dukungan langsung terhadap cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
"Nah, kalau kemudian dia memberikan dukungan terhadap siapa pun, ya, itu berarti mereka tidak netral. Kalau mereka tidak netral, berarti mereka melanggar peraturan. Sehingga itu harus ditindak," kata Mardiono di Jakarta, dikutip Kamis (4/1/2024).
Menurutnya, aturannya sudah sangat jelas jika ASN atau PNS harus bersikap netral dalam Pemilu. Ia menyebut, hal itu juga sudah diingatkan beberapa kali oleh Menteri Dalam Negeri.
"Ya itu kan udah diatur ya, itu kan sudah ada aturannya. Mereka harus netral, sebagaimana juga yang sering disampaikan oleh menteri dalam negeri, bahwa pegawai negeri itu harus netral," ujarnya.
Untuk itu, ia berharap ke depan semua ASN atau PNS bisa bersikap netral mengikuti aturan yang ada. Menurutnya, adanya peraturan harus dipatuhi.
"Itu kan sudah ada mekanismenya kan. Jadi setiap aturan itu dibuat, itu kan untuk dipatuhi. Bukan untuk dilanggar," katanya.
Lebih lanjut, saat ditanya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan mempertimbangkan untuk melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu RI, Mardiono hanya menjawab secara diplomatis.
"Ya tentu nanti tim hukum yang akan menyikapi semua ya," ucap dia.
Baca Juga: Soal Satpol PP di Garut Deklarasi Prabowo-Gibran, Ini Kata Anies
Sebelumnya, beredar di media sosial unggahan video yang menampilkan sejumlah anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat menyampaikan dukungan langsung terhadap cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
Video ini diunggah oleh akun instagram @info.jakut dengan keterangan dalam video "Ketika Aparat Negara yang Dibayar Negara Menjadi Timses Capres". Dalam video terlihat ada 13 orang menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Satpol PP.
Dipimpin seorang pria di bagian tengah depan, mereka menyatakan dukungan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo.
"Assalamualaikum, kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja kabupaten Garut menyatakan," ucap pria itu, dikutip Rabu (3/1/2024).
Kemudian, serentak para anggota diduga Satpol PP itu melanjutkan penyampaian dukungan ke Gibran lantaran merupakan sosok pemimpin muda.
Mereka juga menunjukkan poster dengan wajah Gibran ke hadapan kamera.
Berita Terkait
-
Kekayaan Menpora Dito Ariotedjo Tembus Rp282 Miliar, Kini Pede Nyaleg di Pemilu 2024
-
Cak Imin Ralat Ucapan, Kini Setuju Bansos Tetap Diberikan Di Masa Pemilu 2024
-
Soal Satpol PP di Garut Deklarasi Prabowo-Gibran, Ini Kata Anies
-
Facebook dan Twitter Jadi Sarang Hoaks Pemilu 2024
-
Cak Imin Minta Timnas AMIN Laporkan Satpol PP Pendukung Gibran ke Bawaslu
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024