Suara.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai data pertahanan yang tidak bisa semua dibuka seperti toko kelontong.
Menurutnya, Ganjar hanya meminta data umum yang bisa disampaikan secara umum. Sehingga bukanlah, data pertahanan yang bersifat tertutup atau tidak bisa dikemukakan.
“Oh tidak, saya tidak (meminta) memberikan data, makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks, beberapa indeks. Indeks pertahanan dan sebagainya dan itu data umum bukan data dari dalam negeri,” kata Ganjar saat ditemui di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
Ganjar mengatakan, hanya satu data dari dalam negeri yang ditanyakan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada saat debat capres terkait kekuatan pokok minimum (MEF).
“Hanya berapa persen. Bener enggak segini? hanya itu saja. Tapi larinya malah ke mana-mana, enggak, saya enggak bongkar-bongkar. Bahkan saya sekarang ikuti di media wah ini rahasia,” ungkapnya.
Capres berambut putih ini menyebut data yang dia paparkan pada saat debat sudah tidak tertera di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan berasal dari sumber lainnya.
“Saya waktu mencari data itu saya tidak menemukan di Kemenhan, tidak menemukan. Justru kita bertanya-tanya apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah sengaja tidak ditampilkan,” jelasnya.
“Justru kemarin itu kita ingin membuka, maka kalau ada yang mengatakan tidak mengedukasi saya edukasi, eh kita tidak punya buku putih pertahanan loh. Dan di seluruh dunia ada, maka kita menjadi tidak jelas maka berubah-ubah. Maka saya sampaikan perencanaannya harus bottom up," ujarnya
Lebih lanjut, Ganjar menyatakan dalam debat kemarin dirinya tidak pernah bermaksud untuk menyerang secara personal kepada calon presiden manapun. Dia ingin debat berlangsung interaktif, di mana ada adu argumen dari setiap calon presiden.
“Kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo dan Mas Anies? Secara pribadi itu enggak itu, semua kebijakan kok. Karena saya memang akan mengedukasi. Semua yang saya sampaikan visi-misi, bagaimana diplomasi internasional kita, bagaimana kelembagaan kita, bagaimana kita fighting pada kondisi hari ini,” pungkasnya.
Data Pertahanan Rahasia Negara
Sebelumnya, Jokowi mengatakan data pertahanan, termasuk alutsista tidak dapat dibuka seluruhnya. Ini dikarenakan menyangkut strategi besar negara.
Hal itu disampaikan Jokowi menyoal adanya calon presiden yang meminta data pertahanan dibuka secara transparan kepada publik dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.
"Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, nggak bisa, ya," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Jokowi menuturkan, banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024