Suara.com - Istri calon presiden nomor urut 3, Siti Atikoh Supriyanti mencurahkan isi hatinya jika pada saat ini pihaknya tak bisa memberikan bantuan keuangan apapun kepada warga masyarakat yang mengeluhkan kehidupannya. Sebab pengawasan aparat pemilu sangat ketat, hingga bahkan untuk berlari saja harus mengurus perijinan.
Hal itu diungkap oleh Siti Atikoh saat berdialog dengan para Ibu di acara Rembug Wanita Tani Syukuran Hasil Bumi di Pringsewu, Provinsi Lampung, Selasa (9/1/2024). Siti Atikoh berada di sana dalam rangkaian Safari Politik ke Lampung-Palembang.
Awalnya, seorang Ibu peserta acara bertanya kepada Atikoh menyangkut usaha pengolahan singkong yang dijalani bersama para Ibu tetangganya. Mereka menghadapi tantangan permodalan karena produknya diwajibkan higenis, namun tak ada modal untuk memperbaiki bangunan tempat usahanya. Para Ibu-ibu itu juga takut berutang karena tak ada jaminan usahanya untung.
Menjawab itu, Atikoh menjelaskan berbagai detil menyangkut perbaikan manajemen usaha. Dan Atikoh lalu menyadari bahwa para Ibu-ibu itu butuh uluran bantuan modal.
Dan terkait bantuan keuangan demikian, Atikoh lalu mengatakan dirinya tak bisa memberikannya.
“Sekarang saya tak bisa memberi bantuan keuangan, karena itu money politic. Nanti disemprot dan dipanggil Bawaslu,” kata Atikoh.
Atikoh lalu mengatakan ia dan Ganjar Pranowo, sang suami yang juga capres nomor urut 3, sangat diawasi oleh aparat penyelenggara pemilu.
“Wong kemarin saya cuma lari sama Mas Ganjar, Panwas mendekat dan ditanya mana timsesnya. Lari pagi saja masa harus minta ijin?” ujar Atikoh.
Ia mengaku kerap berlari bersama Ganjar Pranowo. Dan kerap kali di tengah berolahraga, ada saja warga yang minta berfoto. Ia pun merasa bahwa dirinya sedang tidak berkampanye, hanya murni berlari pagi saja.
Baca Juga: Viral Video Lawas BJ Habibie Kagumi Soemitro Hingga Sebut Prabowo seperti Anak Sendiri
“Lari pagi ada yang minta foto mas Ganjar, masa harus ada ijin timsesnya?" tuturnya.
Ditemui usai acara Atikoh menjelaskan kembali saat ditanya oleh awak media mengenai hal tersebut. Dulu, dirinya bisa saja dengan leluasa memberikan bantuan uang sebagai sedakah, namun saat ini sudah tidak bisa.
"Kalau hari-hari biasa sebetulnya saya bisa memberikan dalam bentuk sodakoh ya, tapi karena sekarang ini saya menjadi istri pasangan calon, tentu juga dikenai aturan terkait dengan money politic. Ini sekalian untuk edukasi bahwa itu bisa dilakukan melalui program," ujarnya.
Lebih lanjut, Atikoh pun berharap agar aparat pengawas Pemilu di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bisa membedakan mana kampanye dan mana yang bukan kegiatan kampanye.
"Jadi sebetulnya kelihatan sekali, kalau kampanye itu sebenarnya orangnya banyak. Ini orangnya sedikit, bisa dihitung dengan jari. Masih kita kampanye? Jadi kadang mungkin terlalu berlebihan, kalau kepada kami maksudnya lho. Kalau kepada pasangan lain saya enggak tahu," katanya.
"Kalau yang saya rasakan seperti itu ketika kami merasakan, ya seperti itu. Cuma lari pagi masa suruh bikin surat izin. Kalau saya ajak lari 42 km memang mau biar nemenin?" imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024