Suara.com - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menghadiri acara Desak Anies Edisi Nakes di Half Patiunus, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Anies mengungkapkan bagaimana kebijakan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan (nakes) serta fasilitas kesehatan harus melihat Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Yang harus dikerjakan adalah menyusun kebijakan terkait dengan kondisi yang ada di lapangan. Kita bukan negara kontinental (benua, red). Kita negara kepulauan. Tetapi cara kita menyusun kebijakan, asumsinya kontinental, sehingga prioritas untuk fasilitas kesehatan kepulauan hampir selalu tertinggal,” jelas Anies.
Baca Juga:
Kutuk Penurunan Paksa Videotron Aniesbubble Di Bekasi, Timnas AMIN: Kuat Dugaan Dilakukan Penguasa!
Anies Baswedan Kampanye di Cina, Jubir Timnas Duga Ada Intimidasi
Ia pun mencontohkan saat menjadi Gubernur DKI, wilayah Kepulauan Seribu yang menjadi satu bagian dengan Jakarta kerap kali dianggap tertinggal.
“Tidak jauh-jauh di Jakarta, satu-satunya ibu kota di dunia yang punya kepulauan. Namanya Pulau Seribu. Selama bertahun-tahun Kepulauan Seribu itu selalu tertinggal dibandingkan daratan Jakarta. Karena mindset kita adalah mindset daratan,” tutur Anies.
Baca Juga: Detik-detik Anies Baswedan Dipeluk Pria Kampung Bayam Sambil Nangis
Menurut Anies, ketika mindset-nya diubah, maka programnya pun dibuat sesuai dengan program daerah kepulauan. Kondisi kepulauan menjadi faktor utama dalam menentukan segala upaya menghadirkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
“Sekarang di sana sudah ada kapal rumah sakit. Seperti ambulans, tetapi ambulans yang bisa melakukan tindakan. Bukan hanya mengangkut, tetapi bisa melakukan tindakan di dalamnya," ungkapnya.
"Ini pertama kali ada dalam sejarah republik ini berdiri. Karena selama ini kita tidak memikirkan ini sebagai sebuah kepulauan. Ketika dibuat, diberi nama Abdurahman Saleh. Karena dia salah satu orang Betawi pertama yang jadi dokter di sini,” papar Anies.
Menurut dia, konsekuensi kebijakan kesehatan dengan paradigma Indonesia negara kepulauan adalah program dan anggaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan.
“Kami melihat kita menyusun program itu tidak melihat kondisi di lapangan, baru susun program. Bicara dengan pelaku yang ada di lapangan, terjemahkan itu ke dalam program, anggaran, sehingga eksekusi bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Penampilan Rara Cak Imin Beda dari Ayahnya, Terasa Serius dan Penuh Makna
-
Pencekalan Videotron Kampanye Anies, Bawaslu Didesak Bertindak
-
Kirim Food Truck, Fans KPop Indonesia Anggap Anies Baswedan Seorang Idol
-
Diminta Kasih Skor Kinerja Kementerian LHK, Anies: Sensitif, Ada yang Habis Itu Ceramah
-
Berpendidikan Tinggi, Fery Farhati Istri Anies Baswedan Pilih Jadi Ibu Rumah Tangga
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
- 4 Mobil Bekas dengan Sunroof Mulai 30 Jutaan, Kabin Luas Nyaman buat Keluarga
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil Bekas 3 Baris 50 Jutaan dengan Suspensi Empuk, Nyaman Bawa Keluarga
- 5 Motor Jadul Bermesin Awet, Harga Murah Mulai 1 Jutaan: Super Irit Bensin, Idola Penggemar Retro
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024