Gonjang-ganjing Menteri Jokowi Mulai Tak Kompak, Begini Respons Istana soal Ketidaknyamanan Kabinet

Suara.com - Isu menteri-menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai tak kompak ditanggapi serius oleh Istana. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Istana menepis isu ketidakkompakan para menteri jelang Pemilu 2024 itu.

Menurut Ari Dwipayana isu tersebut sengaja disebarkan dengan motif politik yang berlebihan. Pihak-pihak tersebut sengaja menyebar narasi politik yang tendensius mulai dari isu kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibarkan dalam rapat Tim Penilai Akhir (TPA), menteri diperiksa ketat masuk Istana, hingga wacana menteri minta mundur.

"Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya," kata Ari dikutip Suara.com dari ANTARA, Rabu (31/1/2024).

Melalui pesan singkat, Ari menyebut bahwa isu tersebut dibangun untuk menciptakan persepsi seolah-olah para menteri kecewa dengan Presiden Jokowi.

"Padahal, kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri ngoborl atau bercanda satu sama lain. Tidak ada suasana pemilu dalam rapat kabinet," ungkap Ari.

Istana juga membantah soal pemeriksaan yang diperketat untuk para menteri yang mengikuti sidang. Ari menjelaskan, proses pemeriksaan berjalan sesuai SOP pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres.

Isu Mensos Mulai Tak Nyaman di Istana

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap curhatan Menteri Sosial Tri Risma Harini soal suasana rapat kabinet saat ini.

“Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Baca Juga: Benarkah Para Menteri Kecewa Sikap Jokowi Jelang Pemilu 2024? Begini Kata Istana

Hasto juga mengungkap soal program bantuan sosial Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma.  Padahal, bansos bukan hanya kebijakan Jokowi selaku presiden, tetapi juga kebijakan yang dibangun oleh legislatif.

“Inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden,” ujar Hasto.

Untuk itu, Hasto menjelaskan seharusnya pembagian bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak, dia menyebut pembagian bansos bisa terkesan politis.

“Beliau (Risma) tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak diajak?” ujar Hasto.

Isu Sri Mulyani dan Basuki Mundur

Ekonom Faisal Basri menyarankan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mundur.