Suara.com - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung mengenai politik anggaran kesehatan agar memperpanjang angka harapan hidup masyarakat ke depannya.
Menurut ia, angka persentase kesehatan harus dikembalikan di angka 5-10 persen. Langkah kebijakan ini dinilai akan memenuhi kebutuhan melalui layanan kesehatan yang baik.
Namun Ganjar memastikan jika perihal kesehatan harus didukung dengan adanya upaya pencegahan (promotif) seperti halnya, berolahraga.
"Berolahraga akan sehat itu, bersih sehat. Saya kira itu yang paling baik maka dalam tahap berikutnya baru kita memberikan Fasilitas Kesehatan sampai ke desa-desa seperti saya sampaikan satu Desa satu faskes,"ungkap Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini memastikan jika perlunya politik anggaran kesehatan mesti diberikan dengan porsi yang dikembalikan di angka 5-10%.
"Angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan lebih baik namun ingat kalau angka harapan hidup maka terhadap mereka mesti mendapat layanan kesehatan yang maksimal," ucap Ganjar.
Pelayanan kesehatan juga didukung mendapatkan hiburan yang baik, dari budayawan juga bisa membantu mereka untuk membahagiakan.
"Kami juga perlu mendapatkan pelayanan yang baik maka kalau kami mendapatkan layanan yang baik Kami merasa nyaman, Kami senang dan hidup kami akan lebih panjang maka peran Posyandu Dasa Wisma peran Kelurahan RT itu menjadi kekuatan yang luar biasa," ucap Ganjar.
Ganjar pun menginginkan jika Pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada sehingga dalam politik anggaran itu persentase yang perlu disiapkan agar anggaran bisa cukup untuk bisa memenuhi pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Berita Terkait
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai
-
[FULL VIDEO] BEM Bersatu Tuding Tiyo Ardianto Punya Kedekatan dengan Aktor Politik Tertentu
-
Kini Jadi 'Pesakitan', Tiyo Ardianto Diduga Terafiliasi Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
-
Nyelekit! Ganjar Sebut Film Ghost in the Cell Potret Nyata Kondisi Republik
-
Ganjar: Sudah Saatnya Kodifikasi Hukum Pemilu Dilakukan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024