Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta Bawaslu RI mengusut dugaan upaya memobilisasi pemilih ilegal modus pindah tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (7/2/2024). Di mana sekelompok anak muda yang mengaku mahasiswa awalnya datang membawa surat tugas penelitian.
"Tadi pagi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor ada sekelompok pemuda berbadan tegak berambut cepak mengaku mahasiswa sebuah perguruan tinggi tertentu dan mengaku mendapat tugas dari kampusnya untuk melakukan kegiatan penelitian di Dramaga," kata Habiburokhman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu.
Sekelompok pemuda yang mengaku tengah melakukan penelitian tersebut, kata Habiburokhman, lantas meminta izin panitia pemilihan kecamatan atau PPK pindah TPS di Kecamatan Dramaga saat hari pencoblosan 14 Februari 2024 nanti.
"Beruntung PPK Dramaga jeli karena melihat beberapa keanehan dalam surat tugas mahasiswa tersebut. Misalnya tanda tangannya bukan tanda tangan basah tapi scan. Lalu jumlahnya juga cukup banyak, puluhan orang," tuturnya.
TKN Prabowo-Gibran menduga hal tersebut merupakan bagian dari upaya mobilisasi pemilih ilegal. Sehingga dikhawatirkan akan menguntungkan salah satu pasangan capres-cawapres lain.
"Kita khawatirkan ke arah mana suara yang dicoblos oleh para pemilih ilegal. Itu akan ada salah satu kontestan Pemilu yang akan diuntungkan dan yang lain dirugikan," katanya.
"Jadi yang kami lihat modus pemilih ilegal seperti ini adalah salah satu modus yang paling sering digunakan untuk melakukan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif," imbuhnya.
Atas hal itu, Habiburokhman meminta Bawaslu proaktif mengusut adanya dugaan mobilisasi pemilih ilegal.
"Kami tentu tidak dalam posisi untuk menuduh institusi manapun, juga tidak dalam posisi menuduh paslon manapun yang ada di peristiwa ini. Tapi kami meminta kepada Bawaslu untuk mengusut kasus ini. Hal ini penting agar legitimasi Pemilu ini tetap dapat dijaga," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024