Demonstrasi ProKontra Pemakzulan Jokowi Diwarnai Lemparan Gelas Air Mineral di Depan DPR

Suara.com - Hujan gelas air mineral mewarnai aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (12/2/2024). Aksi tersebut terjadi saat massa pro dan kontra pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berada di lokasi demonstrasi yang sama.

Pantauan Suara.com, belasan air mineral dilemparkan dari massa kontra pemakzulan Jokowi kepada massa pro pemakzulan.

Namun, massa pendukung yang mendukung pemakzulan tidak terprovokasi. Mereka tidak membalas satupun lemparan yang dilakukan oleh massa yang menolak pemakzulan.

"Gantian, gantian kalau orasi," kata salah seorang massa kontra pemakzulan, di depan Gedung DPR.

Sebelumnya, massa kontra pemakzulan Jokowi meminta begantian dalam berorasi dengan massa pro pemakzulan.Namun saat itu tidak diindahkan oleh massa pro pemakzulan Jokowi.

Berdasarkan pantuan di lapangan, massa kontra pemakzulan berisi sejumlah massa yang mengklaim sebagai mahasiswa timur Indonesia. Sementara massa pro pemakzulan didominasi emak-emak dan pria lansia yang tergabung dalam Petisi 100.

Sebelumya, massa pro-kontra pemakzulan Jokowi terlibat bentrok di depan gedung DPR RI. Mereka sempat beradu dorong, sebelum akhirnya dipisahkan oleh pihak kepolisian.

Aparat membentuk pagar hidup untuk melerai kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda ini.

Adapun tuntutan dari massa petisi 100, yakni Pertama, DPR harus segera memulai proses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai dengan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan mengawali pembuktian berbagai perbuatan tercela (sesuai TAP MPR No. VI/2001 dan No. XI/1998), dan pengkhinatan terhadap negara, berupa pembangkangan terhadap sejumlah amanat konstitusi;

Baca Juga: Bak Langit Bumi dari Tom Lembong, Eks Mendag Ini Sebut Dirty Vote Propaganda untuk Jelekkan Nama Jokowi

Kedua, mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengundurkan diri dan meminta aparat penegak hukum memulai proses pengusutan dugaan tindak pidana Presiden Jokowi, baik korupsi, penyebaran berita bohong, maupun tindak pidana nepotisme;

Ketiga, mengajak berbagai kalangan dan seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan, untuk bergabung dan terus bersuara tanpa henti, agar kedua tuntutan di atas dapat segera terlaksana.