Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menjelaskan alasan partai-partai di Koalisi Perubahan memilih untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 ke DPR RI ketimbang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Angket ini bagus. Daripada kita ke MK ada pamannya, lebih baik kita ke angket, cantik,” kata Aboe dalam jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).
Selain itu, Aboe menuturkan bahwa DPR RI juga punya pengalaman menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus.
“Angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya,“ kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Lebih lanjut, Aboe mengatakan hak angket ini memiliki kekuatan yang besar. Kini Koalisi Perubahan tinggal menunggu PDIP sebagai partai inisiator untuk lebih dulu mengambil langkah.
“Jadi gitu, jadi cukup kuat sekali tinggal kita tunggu lokomotifnya,” tuturnya.
Sepakat Ikut Hak Angket
Sebelumnya, Sekjen NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan telah sepakat untuk menggulirkan hak angket ke DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.
"Semangat kami seperti semangat yang paling dinyatakan oleh Pak Anies kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” ujar Hermawi dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis malam.
Baca Juga: Benarkan Rencana Megawati-JK Bertemu, PDIP: Ada Hal Begitu Urgent
Hermawi kemudian menjelaskan alasan ketiga partai pendukung Anies-Muhaimin akhirnya sepakat mendukung usulan hak angket.
"Kenapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di Republik ini yang memiliki itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia,” ucap Hermawi.
Lebih lanjut, Hermawi menuturkan Koalisi Perubahan sudah mengantongi sejumlah data yang diperlukan untuk menggulirkan hak angket.
“Kalau nanti kami bersama-sama dengan PDIP, mungkin juga PPP kalau sama-sama menggulirkan hak angket,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Aktivis 98 Sebut Hak Angket DPR soal Pemilu Bisa Mengembalikan Kepercayaan kepada Pemerintah
-
Tiga Sekjen Partai Pendukung Anies-Muhaimin Kumpul di NasDem Tower, Bahas Usulan Hak Angket?
-
Benarkan Rencana Megawati-JK Bertemu, PDIP: Ada Hal Begitu Urgent
-
Ganjar Semangat Koar-koar Hak Angket, Mahfud MD Malah Enggan Ikut Campur
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024