Makan Siang Gratis Masih Sebatas Program Kampanye, Legislator: Terlalu Dini Bank Dunia Berkomentar

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen turut mengomentari soal Program Makan Siang Gratis dan Pemberian Susu Gratis Prabowo-Gibran yang digadang-gadang menghabiskan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

Dia bilang, pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian, dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," ujar Satu di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/2/2024).

Terkait dengan anggaran, dirinya meminta agar pemerintahan baru benar-benar bisa menghitung dengan tepat dan berpegang teguh dengan batasan defisit fiskal sebesar 3 persen agar beban utang tidak naik dan membengkak.

"Kami masih menantikan (rincian program makan siang gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Program makan siang dan susu gratis merupakan janji yang akan ditawarkan oleh Prabowo-Gibran jika mereka menang dalam Pilpres 2024.

Dalam dokumen visi-misinya, keduanya menjelaskan program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Baca Juga: Intip Menu Makan Siang Gratis Ala Prabowo-Gibran untuk Anak Sekolah, Rp 15 Ribu Isi Apa Saja?

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

Apa Kata Pengamat?

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, diminta segera angkat kaki dari Indonesia karena dianggap ikut campur dalam masalah internal negara Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Dosen Komunikasi Universitas Binus Putro Mas Gunawan usai Satu mengaitkan program susu gratis dengan defisit APBN.

"Bank Dunia dan pemerintah Indonesia mesti bersikap tegas pada tindakan Satu Kahkonen. Kesalahan fatal Satu mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia mesti dikompensasi dengan ditariknya sang perwakilan bank dunia itu dari Indonesia," ujar dia, dalam keterangan resmi yang diterima Suara.com pada Kamis (29/2/2024).

Menurut dia, ucapan tersebut bersifat politis.