Suara.com - Partai Golkar digadang-gadang bakal menjadi ‘Raja Senayan’ dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Kkeinian perolehan suara partai berlambang pohon beringin ini tengah membayangi PDI-P.
Namun Golkar gagal merebut satu kursi pun di Dapil Jakarta Timur. Golkar gagal menaklukan salah satu Dapil ‘neraka’ tersebut dalam beberapa pemilu terakhir.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Dapil Jakarta Timur merupakan Dapil ‘neraka’ bagi Golkar, karena beberapa Pileg Golkar gagal punya anggota DPR RI di Dapil ini.
Meski sudah menyiapkan kader terbaiknya, seperti Dito Ariotedjo, Wanda Hamidah, dan Danty Indriastuti Purnamasari Rukmana, yang merupakan cucu Presiden ke-2 Soeharto, Golkar tetap zonk.
Arifki menilai, gagalnya Golkar dalam mendulang suara, dinilai akibat mesin politiknya tidak bekerja dengan maksimal.
“Saya kira, caleg-caleg Golkar Dapil Jatim 1 ini lah yang tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, publik hanya melihat caleg Golkar itu hanya Dito Arietedjo, karena memang posisinya sebagai Menpora, kata Arifki dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).
“Namun, Menteri itu kampanye kemungkinan besar hanya bisa sabtu dan minggu, kekosongan ini yang tidak dimanfaatkan caleg-caleg Golkar lain untuk memaksimalkan suara Golkar,” tambahnya.
Namun, jika dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2019, raihan suara Golkar meningkat pada Pemilu 2024.
Tercatat, Suara Partai Golkar di tahun 2019 hanya 79 ribu. Sedangkan pada Pileg 2024 menjadi 110 ribu.
Baca Juga: Fakta Baru Kasus Penggelembungan Suara di Bekasi Timur, Bawaslu Bongkar Fakta Ini
Bahkan suara Golkar di Dapil 4, 5, 6 DPRD DKI Jakarta suaranya partai Golkar juga naik.
Sementara, perolehan suara Golkar di Dapil Jaktim lebih baik dibandingkan 2019. Meski demikian diketahui kalau pertarungan di Dapil Jaktim itu juga berat.
“Dalam bacaan saya, Itu semuanya masih sementara, karena prosesnya masih berjalan. Hasilnya kedepan tentu masih ada perubahan. Kita lihat, apakah Golkar mencatat sejarah baru di Dapil Jaktim dengan mengantarkan kadernya sebagai anggota DPR RI atau tidak,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Hak Angket Mulai Bergulir di DPR, NasDem: Jalan Menguak Kecurangan Pemilu
-
Bareskrim Polri Beberkan Alur Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu
-
Heran Suara PSI Mendadak Melesat, Sahroni NasDem: Quick Count Salah Hitungan Ilmiah atau Memang Salah Input?
-
Fakta Baru Kasus Penggelembungan Suara di Bekasi Timur, Bawaslu Bongkar Fakta Ini
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam