Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai hasil pemilu pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi diintervensi.
Apalagi bila server Sirekap memang benar-benar berada di luar negeri.
“Ada risiko terkait dengan intervensi terhadap hasil pemilu itu sendiri ketika kemudian pemrosesannya itu tidak sepenuhnya dilakukan di Indonesia dan kemudian melibatkan orang orang di Indonesia,” kata Wahyudi kepada Suara.com, Jumat (15/3/2024).
Dia mengakui, Sirekap memang memiliki beberapa celah agar intervensi terhadap hasil pemilu bisa terjadi. Meski begitu, Wahyudi menegaskan intervensi juga bisa terjadi jika server Sirekap berada di dalam negeri.
“Intervensi ini tidak harus dilakukan dari luar negeri, tetapi bisa juga kemudian intervensi dilakukan oleh hacker di dalam negeri pun bisa melakukan,” ujar dia.
“Kalaupun server itu berada di dalam negeri, risiko itu kan tetap ada, bisa dikatakan, apalagi ini berada di luar, artinya risiko untuk kemudiann pihak luar, pihak asing melakukan intervensi terhadap sistem tersebut juga sangat terbuka,” lanjut Wahyudi.
Terlebih, dia menyebut Sirekap memang sudah menunjukkan banyak persoalan seperti kemunculan data anomali dari teknologi optical character recognition (OCR) yang membaca formulir C hasil.
“Kalau membaca sistemnya ada beberapa kelemahan di situ, ada beberapa celah atau loop-loop, lubang-lubang yang memungkinkan sekali untuk melakukan intervensi, atau istilah teknisnya seringkali disebutkan memang ini ada backdoor untuk masuk dan kemudian bisa mengintervensi bekerjanya sistem ini atau beroperasinya sistem Sirekap ini,” tutur Wahyudi.
Lebih lanjut, dia menilai Sirekap memang rentan dengan integritas dan keamanan data yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga. menimbulkan sejumlah persoalan.
Baca Juga: KPU Akui Pakai Perusahaan Teknologi Tiongkok Alibaba untuk Pengadaan Cloud Pada Sirekap
Untuk itu, Wahyudi menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang dari awas seharusnya melakukan asesmen dan audit terhadap Sirekap.
“Jadi, memang bisa dikatakan sistem ini memang tidak siap untuk digunakan dari awal,” tegas Wahyudi.
Diketahui, komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data, Cyberity sebelumnya menemukan sejumlah temuan, yakni sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura.
Kemudian, Cyberity menemukan yayanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba. Sebab, posisi data dan lalu lintas kdua laman tersebut ditemukan berada dan di atur di RRC.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024