Mencuat Nama Gibran Gantikan Airlangga, Golkar Terbuka Kasih KTA

"Mungkin saja, jika mau jika semua daerah mau," Ical menegaskan.

Bos media ini kemudian memastikan di Partai Golkar nantinya tidak bakal terjadi muayawarah luar biasa atau munaslub.

"Tadi pak Luhut sudah bicara (tidak mungkin ada Munaslub)," sambung Ical.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai, sosok Gibran Rakabuming Raka layak ikut bertarung pada perebutan kursi Partai Golkar pada Musyawarah Nasional atau Munas yang digelar di akhir 2024. Menurutnya, Gibran bisa menjadi pendobrak wajah Golkar yang dianggap sebagai partai kolot.

Qodari menilai, Gibran bisa mencuri perhatian publik apabila bisa menduduki kursi Ketua Umum Golkar.

Sebab, selama ini pimpinan Golkar diisi oleh tokoh-tokoh politik senior.

Selain itu, cawapres nomor urut 2 tersebut juga disebut Qodari bisa mendongkrak elektabilitas Partai Golkar khususnya untuk massa dari generasi milenial dan Gen Z.

"Kita lihat dari berbagai survei dan exit poll bahwa memang pemilih Prabowo-Gibran itu mayoritas di semua kelompok usia tetapi khusus untuk generasi milenial dan generasi Z, proporsinya jauh lebih tebal dibandingkan dengan generasi baby boomers atau generasi X, jadi itu satu indikasi menurut saya bahwa Gibran memiliki daya tarik yang sangat kuat pada anak-anak muda,” tutur Qodari dikutip Sabtu (16/3/2024).

Selain itu, Qodari menilai, Golkar selama ini selalu berada di pemerintahan.

Baca Juga: Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03

Apabila Gibran jadi dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober 2024 nanti, maka menurutnya akan menguatkan hubungan antara Golkar yang tetap berada di pemerintahan.

"Jadi saya kira pengalaman Pak JK itu menjadi sebuah pertanda suasana kebatinan yang sangat kuat di Partai Golkar untuk memiliki kaki atau akses di pemerintahan," terangnya.

Bukan hal baru menurut Qodari apabila nantinya Gibran menjadi wapres sekaligus ketua umum partai. Ia mencontohkan dengan sosok Jusuf Kalla atau JK.

Saat menjabat sebagai wakil presiden periode 2004-2009, JK juga menjadi ketua umum Partai Golkar.

"Jadi saya kira pengalaman Pak JK itu menjadi sebuah pertanda suasana kebatinan yang sangat kuat di Partai Golkar untuk memiliki kaki atau akses di pemerintahan," kata Qodari.