KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan 'Ngebut' ke Jakarta Demi Pleno KPU RI, Terbang Malam Sewa Pesawat

Suara.com - KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan menyewa pesawat milik Trigana Air ke Jakarta guna menghadiri rapat pleno KPU RI. Pesawat tersebut juga membawa komisioner hingga staf KPU.

Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay mengatakan pihaknya terpaksa menyewa pesawat karena tidak ada penerbangan terjadwal yang melayani Jayapura -Jakarta di malam hari.

"Saat ini kami sedang bersiap-siap menuju Jakarta menggunakan pesawat milik Trigana yang akan transit di Makassar untuk mengisi BBM," kata Theodorus Kossay yang dihubungi Antara, Selasa malam.

Kossay yang mengaku masih berada di bandara Sentani itu menjelaskan, berlarutnya rapat pleno tingkat kabupaten disebabkan adanya beberapa kendala termasuk aksi protes terhadap PPD.

KPU Papua Pegunungan terpaksa menggelar pleno di Sentani karena KPU Tolikara melaksanakan pleno di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.

"Puji Tuhan, Selasa malam rapat pleno KPU Papua Pegunungan selesai dilaksanakan walaupun banyak yang mengajukan keberatan dan kami bersama komisioner KPU Papua berangkat dan setibanya di Jakarta akan langsung mengikuti rapat pleno di KPU RI," kata Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay.

Secara terpisah, Area Manager Trigana Papua Irwan Rohendi mengakui pihaknya menyiapkan Boeing 737-500 untuk membawa komisioner KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua.

Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.

Pesawat tersebut dipiloti Capt.Marsya da Fo.Guruh, kata Area Manager Trigana Papua Irwan Rohendi.

Baca Juga: Ditembak Snaiper karena Serang Pesawat, Empat Anggota KKB Tertembak Satu Tewas di Oksibil

H-1 Pengumuman

Untuk diketahui, KPU memiliki waktu untuk merampungkan rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional dan menetapkan hasil Pemilu 2024 sampai Rabu (20/3/2024)

Hingga saat ini KPU sudah merekap 128 wilayah kerja panitia pemilihan luar negeri (PPLN) dan 36 provinsi. Adapun dua provinsi yang belum melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional hanyalah Papua dan Papua Pegunungan.