Kalah Pilpres, Anies Singgung Ketua Penyelenggara Pemilu Libatkan Oknum Pelanggar Etik Berkali-kali

Suara.com - Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan penyimpangan demokrasi di Indonesia melenggang tanpa ditantang. Keterangan itu disampaikan Anies dalam rangka merespons putusan KPU RI tentang hasil Pilpres 2024.

"Kami tegaskan di sini kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang," kata Anies dalam video yang disiarkan dalam akun YouTubenya, Rabu (20/3/2024) malam.

Anies menyampaikan ia tidak ingin penyimpangan yang terjadi merembet hingga ke proses-proses Pemilu yang lain. Ia berharap penyimpangan demorkasi berhenti di Pemilu 2024.

"Kami tidak ingin ini menjadi preseden yang buruk bagi generasi generasi yang akan datang biarlah cukup berhenti sampai sini. Jangan ada pembiaran bila penyimpangan pelanggaran dibiarkan dia menjadi kebiasaan bila kebiasaan," ujar Anies.

"Kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular, tidak menular kemana? Tidak menular ke pemilihan pemilihan-pemilihan berikutnya," lanjutnya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyadari sangat sulit untuk mendapat keadilan dalam proses Pemilu 2024.

"Walaupun kami sadar kita ini dalam situasi yang tidak normal, banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinannya sangat kecil," ucap Anies.

Anies kemudian menyinggung lembaga negara seperti lembaga penyelanggara Pemilu dan penyelanggaraan sengketa masih melibatkan orang-orang yang sudah terbukti melakukan pelanggaran etik.

"Berbagai pihak mengatakan ini lembaga lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu terkait penyelenggaraan sengketa telah terkooptasi oleh oknum oknum yang sudah terbukti melanggar etik," tutur Anies.

Baca Juga: Dibubarkan Paksa Polisi, Emak-emak Peserta Aksi di Depan KPU: Rakyat Melawan Pemilu Curang!

Tak sampai di situ, Anies menyindir ada ketua lembaga negara yang terbukti melanggar etik berkali-kali tapi tetap memiliki peran yang sentral.

"Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali sudah diberikan sanksi berkali-kali tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya padahal perannya pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia," tuturnya.

Gugat ke MK

Sebelumnya diberitakan, Anies menekankan, hasil Pilpres 2024 tidak kalah pentingnya dengan proses perjalanannya.

Menurut dia, buruknya hasil Pilpres 2024 akan menimbulkan dampak yang buruk saat membuat kebijakan untuk masyarakat. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut masyarakat Indonesia tidak menginginkan hal tersebut terjadi.

Oleh sebab itu, Anies menekankan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan proses Pilpres 2024 yang berjalan dengan kecurangan itu dibiarkan.