Hak Angket di DPR Kian Melempem, Habiburokhman: Semakin Hari, Semakin Mustahil

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai, peluang pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI makin hari kian melempem.

Apalagi, ia mengganggap waktunya juga sudah terlalu mepet.

"Ya kita lihat hitungannya kan semakin hari semakin mustahil, ya bukan apa-apa dalam konteks teknis saja. Kan sekarang tinggal beberapa hari ini masa sidang, jarang sekali kita melakukan kegiatan penting di masa reses ya hampir nggak pernah," kata Habiburokhman dikutip Jumat (29/3/2024).

Baca juga: Puan Akhirnya Bicara Soal Hak Angket Di DPR: Belum Ada Pergerakan

Menurutnya, pengguliran hak angket prosesnya akan panjang. Terlebih, banyak langkah-langkah yang harus dihadapi bila semua ingin lancar.

"Tapi sampai ke angket itu kan mesti lewat paripurna, sebelum paripurna mesti bamus, sebelum bamus mesti rapim ya proses yang panjang dan ini semua harus ada inisiatornya."

"Kalau mengacu pada hak angket yang lalu saja gegap gempita, tahu-tahu udah puluhan orang yang tanda tangan tiba-tiba kan nggak jadi juga," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan beberapa anggota DPR RI lainnya yang mengaku sudah melupakan wacana hak angket.

"Saya kembali komunikasi ke teman-teman itu sepertinya sudah move on bahwa mau angket-angket apa lagi yang diangket-angketin, ya kalau kita mau memperbaiki sistem pemilu ada waktu 5 tahun ke depan, apakah mau revisi lewat DPR atau mempersilakan masyarakat melakukan uji materi," katanya.

Baca Juga: PKB Belum Menyerah Gulirkan Hak Angket, Berharap PDIP Bergerak

Puan: Belum Ada Pergerakan

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa belum ada sama sekali pergerakan soal pengguliran hak angket.

Bahkan, menurutnya, PDIP sendiri masih akan mengikuti tata tertib dan UU MD3.

"Belum ada pergerakan belum ada pergerakan," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Menurutnya, pengguliran hak angket ada aturan mainnya, yakni harus diusulkan minimal oleh dua fraksi, kemudian oleh 25 orang atau anggota.

"Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada," ungkapnya.