Buka-bukaan Hasto PDIP Soal Hak Angket Belum Bergulir: Ada Tekanan Hukum yang Kuat

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan belum bergulirnya hak angket mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI karena adanya tekanan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket? Keputusan MKMK?", Sabtu (30/3/2024).

Ia awalnya menyampaikan bahwa kekinian, hak angket belum bergulir bukan karena banyaknya perhitungan, tapi karena adanya tekanan hukum yang kuat.

Baca juga: 'Pengakuan Dosa' PDIP Calonkan Gibran di Pilkada Solo, Hasto: Jujur Saja Kami Khilaf

"Bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut kita juga maklum. Tetapi kita diajarkan untuk tidak takut," katanya.

Menurutnya, ada permainan yang kembali dilakukan oleh Istana untuk merespons adanya usulan hak angket.

"Tetapi kita diajarkan untuk tidak takut. Tapi yang penting adalah kenapa hak angket itu kita usulkan, lalu tiba-tiba ini udah tanggung permainan bagi istana ini," tuturnya.

"Kalau udah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena (hak) angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini," ujarnya.

Revisi UU MD3

Baca Juga: 'Pengakuan Dosa' PDIP Calonkan Gibran di Pilkada Solo, Hasto: Jujur Saja Kami Khilaf

Ia kemudian mencontohkan bagaimana tekanan itu terjadi. Misalnya, ketika ada isu merevisi UU MD3 untuk mengubah aturan kursi Ketua DPR RI.

"Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan, ini kan belum-belum PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI."

"Karena tahun 2014 yang lalu ketika PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang, itu kan dilakukan perubahan UU MD3. Saya mendengar, konon itu habis USD 3.000.000 itu untuk melakukan operasi politik di DPR," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, angket yang ingin dilakukan adalah untuk pendidikan politik. Menurutnya, masih ada waktu.

"Toh, kita masih ada waktu untuk supaya kami nanti benar-benar mendapatkan dukungan dari civil society, terus pergerakan rakyat itu juga memerlukan," katanya.

Baca juga: Soal Hak Angket, Waketum Gerindra Puji Puan Maharani Setinggi Langit: Negarawan Sejati