Suara.com - Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris menilai rumor yang menyebutkan bantuan sosial (bansos) dipakai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli suara pemilih dalam Pilpres 2024 adalah sebuah fitnah.
Hal itu disampaikan Hotman setelah mendengar pemaparan dari empat menteri kabinet Jokowi yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismahrini dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Juga:
Hakim MK Ungkit Momen Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Timbulkan Fitnah dan Curiga
Hakim MK Cecar Menko Airlangga soal Efek Bansos buat Golkar: Naik Pesat Suaranya
Keempat menteri itu menjelaskan secara rinci tentang kebijakan bansos yang dilakukan oleh pemerintah.
"Justru yang naik itu adalah perlinsos (pelindungan sosial) yang minyak pupuk BPJS yang itu semua tidak bentuk cash. Jadi bukan bahwa bansos naik dipakai jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah-fitnah, pepesan kosong belaka," kata Hotman dalam jumpa pers di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2024).
Tak tanggung-tanggung, Hotman bahkan meminta kuasa hukum dari kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud untuk pulang lantaran permohonannya terkait sengketa Pilpres 2024 sudah banyak yang tidak terbukti.
"Makanya saya bilang udah lah kuasa hukum 01-03 pulang aja, pulang aja, pepesan kosong mulu lu omongin," ucap Hotman.
Baca Juga: Hakim MK Ungkit Momen Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Timbulkan Fitnah dan Curiga
Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan anggaran perlinsos yang dikeluarkan oleh pemerintah paling banyak dipergunakan untuk subsidi BBM.
Airlangga menjelaskan anggaran perlinsos paling besar bukan untuk bansos.
Baca Juga:
Sidang Sengketa Pilpres Ungkap Fakta Baru, Risma Tak Pernah Usulkan Bansos El Nino ke Sri Mulyani
Di Sidang MK, Risma Bongkar Persoalan Penyaluran Bansos
"Anggaran perlinsos yg terbesar berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3 persen pada tahun 2024," kata Airlangga di ruang sidang MK, Jumat.
Tag
Berita Terkait
-
Hakim MK Ungkit Momen Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana: Timbulkan Fitnah dan Curiga
-
Curigai Jokowi Kerap ke Jateng di Masa Pilpres, Hakim MK: Alokasi Dana Kunker Presiden dari Mana Saja?
-
Jokowi Beri Arahan Khusus ke 4 Menteri di Sidang MK? Begini Kata Menko Airlangga
-
4 Menteri Kabinet Bersaksi di MK, Hakim Arief Hidayat Ungkit soal Jokowi Cawe-cawe di Pilpres
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan