Lagi, Hasto PDIP Beri Sindiran Menohok: Dunia Pusing Urusan Geopolitik, Jokowi Asyik Urus Keluarga

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan, bahwa PDIP sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik global. Namun pada saat bersamaan sangat menyesalkan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih asyik memikirkan keluarganya mau jadi apa.

"Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (16/4/2024).

Baca Juga: Hasto: Hak Angket Bukan Persoalan PDIP, Tapi Kesadaran Bersama

Padahal, kata dia, persoalan geopolitik tersebut dipastikan akan berdampak ke Indonesia. Menurutnya, perang Rusia-Ukraina telah menciptakan krisis energi dan pangan. Serangan balasan Iran terhadap Israel dikhawatirkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia.

"Rupiah makin melemah terhadap US Dollar; harga minyak mentah naik yang menyebabkan subsidi BBM meningkat; dan beban utang luar negeri yang semakin membesar," tuturnya.

"Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara sepertinya secara sengaja ‘menantang’ berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK," sambungnya.

Baca Juga: Politisi PAN Sebut Racun Penghalang Pertemuan Jokowi dan Megawati, Sindir Hasto Kristiyanto?

Dengan berbagai persoalan di atas, Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius. Ia mengatakan, abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum, supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi.

Atas dasar hal tersebut, menurutnya, maka ketika Pemilu tidak lagi legitimate akibat penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang menciptakan kecurangan masif, maka keputusan para Hakim MK bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.

"Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat," imbuhnya.