Jawaban Gerindra Soal Peluang Prabowo Bertemu Megawati: Jadwal Lagi Disusun

Suara.com - Sekeretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa jadwal pertemuan antara ketua umum partainya, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sedang disusun jadwalnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi waktu pertemuan kedua tokoh yang saat ini ditunggu-tunggu pertemuannya.

"Lagi disusun (jadwal pertemuannya)," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Ia mengatakan, peluang Prabowo bertemu Megawati menunggu dulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024.

"Mudah-mudahan (setelah ada putusan MK)," tuturnya.

Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan, jika pihaknya juga rutin melakukan komunikasi dengan PDIP. Terkahir terjadi pada sebelum lebaran kemarin.

"Sebelum Lebaran (komunikasi intensif)," pungkansya.

Pernyataan PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan soal pertemuan Megawati Soekarnoputri Prabowo Subianto masih menunggu momentum yang tepat.

Baca Juga: Sanjungan Elite PDIP Untuk Prabowo-Megawati: Meski Belum Bertemu, Tapi Punya Ikatan Batin

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media soal apakah ada kemungkinan Megawati bertemu dengan Prabowo di momen lebaran di Kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Hasto menegaskan, memang Megawati dengan Prabowo tak ada masalah dan tak ada hambatan untuk bertemu.

"Dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo saya berulang kali menegaskan, sesuai dengan Ibu, bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat," kata Hasto.

Ia menyampaikan, pihaknya kekinian masih fokus terlebih dahulu proses sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan agar pemilu ke depan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan konstitusi demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, bukan kedaulatan kekuasaan sehingga nanti pada momentum yang tepat," ungkapnya.

Lebih lanjut, saat ditanya kemungkinan adanya tawaran bagi PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo, Hasto menegaskan, soal sikap partainya akan dibahas mendalam terlebih dahulu.