Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menimbang-nimbang terkait posisinya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebab, PKS merasa memiliki pengalaman berada di koalisi pemerintahan maupun menjadi oposisi.
Baca Juga:
Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PKB: Ya Itu kan Haknya, Kita Nggak Ikut-ikutan
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini.
Menurutnya, PKS pernah masuk di koalisi pemerintahan Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.
Bukan hanya itu, PKS juga menjadi oposisi saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat.
Terhitung selama 10 tahun juga, PKS berada di barisan oposisi.
Baca Juga:
Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Mardani Tegaskan Proposal PKS dan Anies Beda
Karena itu, PKS masih mempertimbangkan dengan pengalaman yang ada di kantongnya.
"Jadi, oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kami lihat dinamikanya," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya, dikutip pada Selasa (30/4/2024).
Jazuli mengungkap, sikap PKS setelah Pilpres 2024 justru lebih terbuka.
Ia menyebut, partainya lebih fokus kerja sama demi mewujudkan tujuan bernegara.
"Kami tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama," ucapnya.
Baca Juga:
Prabowo Tak Hadir di Acara Halalbihalal PKS, Warganet: Oposisi Bersama PDIP Lebih Sejuk
Adapun posisi PKS pada pemerintahan Prabowo-Gibran akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat."
Berita Terkait
-
Mau Gabung Koalisi Prabowo Ditolak Gelora, PKS Pamer 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi
-
Geram dengan Orang yang Sebut Indonesia Tak Butuh Oposisi, Romo Magnis: Itu Fungsinya Luar Biasa
-
Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PKB: Ya Itu kan Haknya, Kita Nggak Ikut-ikutan
-
Kursi PKS Belum Cukup, Dipastikan Tak Ada Partai Tunggal Pengusung Cagub di Pilkada Jakarta 2024
-
Sambut Baik Parpol 01 dan 03 Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Dewan Pakar PAN: Soal Kursi Kabinet Tak Ada Masalah
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024